Penerapan SNI Masih Terkendala Persiapan Pelaku Industri
Logo SNI (Foto: Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan)
MerahPutih Bisnis - Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Widodo, mengakui dari ribuan produk baru, hanya 113 yang sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).
"Memang ada ribuan sifatnya masih sukarela, Karna banyak pertimbangan dari pelaku usaha jadi memerlukan suatu kesepakatan, perlu beberapa instrument yang harus dilengkapi," paparnya, di Ruangan Komisi II, DPD RI, Rabu (3/6).
Pemberlakuan SNI dikhawatirkan akan mematikan industri dalam negeri.
"Kita tidak mampu (bertindak tegas) sebab nanti pemberlakuan SNI mematikan industri dalam negeri," katanya.
Oleh karna itu pemberlakuan hanya industri tertentu saja. Jika ingin diberlakukan pelaku usaha harus siap, lembaga sertifikasi dan produknya juga harus siap.
"Kalau mau diberlakukan ya pelaku usaha harus siap, ada lembaga sertifikasi parameternya dan produk harus siap, baru bisa dilakukan SNI wajib," terangnya.
Menurutnya, pemberlakukan RSPRO oleh perusahaan memerlukan investasi labortarium dimana hal itu butuh biaya besar.
"Ini yang kurang, perusahaan juga memikirkan untung rugi," ujarnya. (Rio)
Baca Juga:
7 Jurus Pemerintah Perkuat Nilai Tukar Rupiah
Bagikan
Berita Terkait
Alasan Prahara Banyak Startup Bangkrut & Gagal Versi BRIN
FLEI 2025 Dorong Jenama Lokal Tembus Pasar Global, Kadin Sebut Potensi Ekspor maki Terbuka
Dharma Jaya Catat Lonjakan Bisnis 190 Persen Sambil Jaga Ketahanan Pangan
‘KPop Demon Hunters’ Mewarnai Lorong Camilan di Korea Selatan, dari Mi Instan hingga Cake Bikin Perusahaan Cuan Besar
Tersangkut Kasus Pajak, Ketua Ferrari Jalani Hukuman Kerja Sosial
Unsur Politis Harus Dihindari Dalam Rencana Bisnis Kopdes, Bisa Gagal Jika Ambil Alih Bisnis Eksisting
Pendapatan KAI Melonjak 29 Persen, Catatkan Laba Bersih Rp 2,21 T di 2024
Indonesia Ingin Ada Peluang Bisnis Baru Dengan Prancis
Tupperware Hentikan Bisnis di Indonesia Setelah 33 Tahun Beroperasi
Biang Kerok IHSG Anjlok, Dari Ketegangan Geopolitik Sampai Perang Tarif Uni Eropa dan AS