Pemprov DKI Usulkan Anggaran Bolpoin Capai Rp124 Miliar, Berapa Ya Dibanding Harga di Toko Online?

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana kembali mengomentari Pemprov DKI mengenai usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar RAPBD tahun 2020.

Kali ini anggota DPRD DKI termuda ini menyoroti pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar di pos Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Pembelian bolpoin itu masuk dalam program belanja alat tulis kantor 2020.

Baca Juga:

Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?

"Sebagai Gubernur, Pak @aniesbaswedan harus menjelaskan: untuk apa pengadaan ballpoint buat siswa SD senilai Rp 123,8 miliar? Tolong jelaskakan," kata William dalam akun Twitter-nya. Will juga menyoroti banyak pengadaan barang di situs pemerintah DKI tersebut.

Anggaran bolpoin itu tertuang dalam tautan apbd.jakarta.go.id yang tertulis Suku Dinas Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Dalam anggaran itu bolpoin hendak diberikan kepada 98.323 orang.

Selanjutnya, tertera dalam situs apbd.jakarta.go.id per orang dianggarkan Rp105.000 per tahun. Artinya per bulan untuk per orang mendapat kucuran anggaran sebesar Rp8.750 untuk satu buah bolpoin.

Pengadaan bolpoin ini untuk 1 tahun atau 12 bulan. Jumlah untuk keseluruhan anggaran itu dituliskan sebesar Rp123.886.800.000 atau Rp123 miliar.

Bila ditelisik dari salah satu situs jual beli online misalnya, satu buah bopoin hanya sebesar Rp7.500 per buah. Di situs itu juga pembeli bisa memili variasi warna dan ukuran.

Bolpoin bermerek Snowman Drawing Pen 0,1 ukuran 700 warna hitam dikenakan biaya senilai Rp7.500.

Baca Juga:

'Pledoi' Anak Buah Anies Terkait Anggaran Beli Aibon dan Bolpoin Ratusan Miliar

Ketika dikonfirmasi Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh mengatakan untuk pengadaan bolpoin yang disoroti PSI sebesar Rp124 miliar itu pihaknya telah menyiapkan bahan revisi.

Menurutnya, komponen e-budgeting KUA-PPAS masih bersifat sementara dan akan disesuaikan. Mengingat, Pemprov masih menunggu input komponen dari masing-masing kebutuhan.

"Anggaran itu juga dari suku dinas dan sementara, nanti kita akan sesuaikan dengan hasil dari sekolah untuk penyesuaian. Kita memastikan aggaran sekolah disusun betul-betul sesuai kebutuhan," jelas dia. (Asp)

Baca Juga:

Harga Online Aibon Cuma Rp9.500, RAPBD DKI Patok Rp82 M. Lumayan Bedanya!