Pemprov DKI Sediakan Rp171 Miliar Bantu Uang Pangkal Siswa Swasta

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 20 Juli 2020
Pemprov DKI Sediakan Rp171 Miliar Bantu Uang Pangkal Siswa Swasta

Rapat pimpinan yang diunggah di Youtube milik Pemprov DKI Senin (20/7) (Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun skema bantuan bagi siswa SMP, SMA, SMK terdampak COVID-19 yang tidak lolos seleksi pendaftaran PPDB dan terpaksa masuk sekolah swasta ajaran 2020/2021.

Dari data PPDB, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri DKI akan dipadankan dengan data penerima bansos. Data yang dicocokkan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tua yang terdampak wabah corona.

Baca Juga:

Komnas Anak Curiga PPDB DKI Sengaja Dikacaukan

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI, Catur Laswanto mengatakan, Pemprov DKI sedang mencocokan antara siswa yang tak lolos PPDB dan data penerima Bansos corona supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran.

"Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak COVID-19," ujar Catur dalam video Rapim yang diunggah di Youtube milik Pemprov DKI Senin (20/7).

Pada pendaftaran PPDB 2020, total jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 358.664 dan yang sudah diterima di negeri 232.653 siswa. Sedangkan yang tidak diterima di sekolah negeri ada 126.011.

"Lalu, hasil padanan data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508. Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta," beber dia.

Karanganan  protes PPDB di depan kantor Gubernur Anies Baswedan Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/7). (Foto: MP/Asropih)
Karanganan bunga protes PPDB di depan kantor Gubernur Anies Baswedan Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/7). (Foto: MP/Asropih)

Dari jumlah siswa, asumsi anggaran diperkirakan untuk menalangi uang pangkal masuk sekolah swasta sebesar Rp171 miliar. Sumber dana yang digunakan masih belum diputuskan, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) 2020 atau pakai dana Bantuan Tak Terduga (BTT).

"Karena sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran. Artinya tidak pada saat sekarang, tetapi di waktu yang panjang sehingga sekiranya anggaran akan dibebankan APBD, masih dimungkinkan," ungkap Catur.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, Nahdiana menyatakan bahwa uang pangkal untuk masuk sekolah swasta di Jakarta memang berbeda-beda dengan kisaran biaya dari Rp1 juta hingga Rp4 juta.

Baca Juga:

Polemik PPDB, Hari Ini Komnas Anak Surati Lagi Anak Buah Anies

"Itu memang beragam , ada yang sampai 4 juta, itu 4 juta apa emang masyarakat itu atau gimana. Ini lagi dimaping, rata untuk emang 1 sampai 4 juta yang menegah ke bawah rata SMA/SMK, SMP belum punya peta yang pasti. Kemarin kami membuat yang swasta mendata," lanjut Nahdiana.

Sejauh ini Pemprov DKI belum memutuskan besaran bantuan yang diterima setiap siswa. Namun total anggaran sebesar Rp171 miliar hampir dipastikan bisa disanggupi Pemda DKI. (Asp)

#Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) #Sekolah #Anak Sekolah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
32 Ribu Anak Bakal Masuk ke Sekolah Rakyat
Pada Juli 2026, sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu ini memasuki satu tahun penyelenggaraan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
 32 Ribu Anak Bakal Masuk ke Sekolah Rakyat
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Sekolah Rakyat Tahap 3 Rp 3,95 Triliun
Tambahan anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan lanjutan kontrak tahun jamak (multiyears contract) sebesar total Rp 3,35 triliun dan usulan kegiatan baru sebesar Rp 30,98 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Sekolah Rakyat Tahap 3 Rp 3,95 Triliun
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Indonesia
Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Penjelasan ke Kemendikdasmen
Komisi X DPR meminta Kemendikdasmen menjelaskan kesiapan implementasi hingga roadmap implementasi instruksi sekolah Indonesia ajarkan Bahasa Prancis.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Penjelasan ke Kemendikdasmen
Indonesia
Kemendikdasmen Umumkan Hasil TKA SD-SMP Siang Ini Pukul 13.00 WIB, Semoga Lulus Adik-Adik!
Kemendikdasmen umumkan hasil TKA SD-SMP 2026 pukul 13.00 WIB. Hasil hanya bisa diakses sekolah melalui laman resmi TKA dan akan digunakan untuk SPMB jalur prestasi.
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Mei 2026
Kemendikdasmen Umumkan Hasil TKA SD-SMP Siang Ini Pukul 13.00 WIB, Semoga Lulus Adik-Adik!
Indonesia
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Haram Tarik Biaya Apa Pun, Termasuk SPMB
Ada sebanyak 103 sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026/2027.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Haram Tarik Biaya Apa Pun, Termasuk SPMB
Indonesia
Ubah Aturan, Kemendikdasmen Perbolehkan Anak di Bawah 7 Tahun Masuk SD
Masalah ini, juga masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Mei 2026
Ubah Aturan, Kemendikdasmen Perbolehkan Anak di Bawah 7 Tahun Masuk SD
Indonesia
Mata Pelajaran Buat Tes Kemampuan Akademik Ditambah Tahun 2027, Soal Daerah Belum
menyiapkan framework pengembangan soal TKA untuk mata pelajaran IPA dan Bahasa Inggris secara bertahap.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Mata Pelajaran Buat Tes Kemampuan Akademik Ditambah Tahun 2027, Soal Daerah Belum
Indonesia
MPR Pastikan Juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalbar tak Dilibatkan Lagi
MPR RI memastikan, bahwa juri Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar tidak dilibatkan lagi.
Soffi Amira - Senin, 18 Mei 2026
MPR Pastikan Juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalbar tak Dilibatkan Lagi
Bagikan