Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) segera membangun jembatan penghubung antarpulau hasil reklamasi. Rencananya jembatan tersebut akan menghubungkan kawsan Pantai Kita dan Pantai Maju atau yang dikenal dengan nama Pulau C dan Pulau D.
Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugraha mengatakan, saat ini pihaknya masih perlu mengurus Izin Mendirikan Prasarana (IMP) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.
"Itu sudah dikerjain sama Jakpro, tapi nanti IMP (Izin Mendirikan Prasarana) rekomendasinya dari kita. Tapi pengerjaannya oleh Jakpro. Proyeknya sudah mulai, dia sekarang tak suruh mengajukan IMP melalui PTSP ke kita," ujar Hari di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).
Hari menuturkan, bahwa jembatan tersebut ditargetkan bakal selesai pada tahun ini.
"Tahun ini (selesai), ya mungkin schedule yang tahu persis Jakpro," jelasnya.
Adapun anggaran yang akan digunakan oleh PT Jakpro berasal dari anggarannya sendiri sesuai dengan Pergub No. 120/2018 tentang Penugasan Kepada PT Jakpro dalam Pengelolaan Tanah Hasil Reklamas Pantai Utara Jakarta.
Berdasarkan pasal 11 Pergub No. 120/2018, pengelolaan lahan reklamasi dapat didanai melalui modal perusahan, patungan modal perusahaan, penyertaan modal daerah (PMD), hibah, pinjaman atau investasi, serta bentuk pendanaan lain yang sah.
Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro Hanief Arie Setianto menuturkan pembangunan dan pengelolahan Kawasan Pantai Kita dan Kawasan Pantai Maju baru berlanjut apabila landasan hukum dan perizinannya sudah selesai.
Menurut Pasal 2 Pergub No.120/2018, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan pengelolaan kepada PT Jakpro dan pengelolaan tersebut meliputi pengelolaan lahan kontribusi sesuai dengan Panduan Rancang Kota (PRK) dan kerja sama pengelolaan sarana, prasarana, utilitas umum di atas Kawasan Pantai Kita, Maju, dan Bersama.
Hal ini meliputi rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pasar tematik ikan, restoran ikan, tempat ibadah, kantor pemerintahan, dermaga dan prasarana lain.
Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa PT Jakpro diberi jangka waktu penugasan selama 10 tahun dan dalam pasal 10 disebutkan bahwa seluruh sarana, prasarana, dan utilitas umum yang dibangun akan menjadi milik Pemprov DKI Jakarta.(Asp)
