Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta tengah berusaha menjaga harga bahan pokok menjelang akhir tahun 2023, khususnya pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
Pemprov DKI Jakarta bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di kantor BI Perwakilan DKI, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).
Pj Heru Budi Hartono mengatakan, HLM TPID ini digelar untuk melakukan koordinasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengendalian inflasi, terutama menjelang akhir tahun 2023, yang di dalamnya ada HBKN Natal dan Tahun Baru.
Baca Juga:
DPRD DKI Siap Awasi 6 Program Prioritas Pemprov
Karena secara historis saat HBKN Natal dan Tahun Baru, komoditas pangan akan terdorong naik.
"Kita harus terus melakukan koordinasi dan sinergi untuk menjaga inflasi di DKI tetap terkendali dengan baik. Terutama, kita harus mengantisipasi harga-harga pangan tetap stabil saat menjelang dan saat perayaan HBKN Natal juga Tahun Baru," kata Heru.
Diungkapkan Heru, DKI memiliki pangsa ekonomi dan inflasi tertinggi terhadap nasional. Perbaikan ekonomi dan pengendalian inflasi DKI Jakarta akan berdampak signifikan terhadap nasional.
Untuk diketahui pada Oktober 2023, inflasi DKI Jakarta menempati peringkat ketiga terendah dibandingkan provinsi lainnya se-Indonesia, yaitu sebesar 2,08 persen (year on year/yoy).
HLM TPID ini juga dilaksanakan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo.
"Arahan dari Presiden, di antaranya pemerintah daerah (pemda) harus mengendalikan inflasi dengan menjaga kestabilan harga barang dan kebutuhan pokok di pasar dengan memantau harga riil di pasar dan turun ke lapangan. Jika ada masalah, segera lakukan intervensi agar harga barang kembali stabil, serta tetap waspada terhadap dampak dari fenomena iklim El Nino," ujar Heru.
Baca Juga:
KPU DKI Lakukan Pengadaan Surat Suara Logistik Tahap Dua
Adapun upaya yang telah dilakukan TPID DKI dalam mengantisipasi HBKN Natal dan Tahun Baru pada sektor pangan, di antaranya adalah pemantauan rutin terkait ketersediaan harga dan mutu oleh perangkat daerah (PD) Pemprov DKI, BUMD, BI, dan Satgas Pangan.
Selain itu, menjaga pasokan pangan yang masuk ke DKI Jakarta, di antaranya melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan kerja sama antar-pelaku usaha untuk penyediaan dan pendistribusian bahan pangan.
Pemenuhan pangan melalui kerja sama antardaerah (KAD) secara business to business (B2B) untuk komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabai, dan bawang merah di 38 kabupaten/kota di 9 provinsi.
Kemudian, mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui pemberian bibit, serta mengendalikan ekspektasi inflasi melalui Gerakan Pangan Murah di kelurahan, kecamatan dan gerai pangan.
TPID DKI juga bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengendalikan harga pangan di Jakarta dan melakukan komunikasi efektif menggunakan media massa, media sosial dan talkshow. (Asp)
Baca Juga:
Tok, APBD DKI 2024 Disahkan Turun Jadi Rp 81,71 Triliun
