Pemprov DKI Imbau Warga Jakarta Bayar PBB-P2

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 13 September 2019
Pemprov DKI Imbau Warga Jakarta Bayar PBB-P2

Pekan Panutan Pajak. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada warganya yang belum melaksanakan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) untuk segera membayar.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan akhir pembayaran PBB-P2 jatuh pada 16 September 2019 atau sekitar 3 hari lagi.

Baca Juga:

Anies Bantah Penghapusan Pajak Rumah Gratis di Bawah Rp1 Miliar Berlaku 2020

"Jika telat, Sobat Pajak akan dikenakan denda 2 persen per bulan serat penempelan tanda tunggakan pajak, dan penagihan aktif bersama KPK-RI," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9).

Bank DKI. (MP/Istimewa)
Bank DKI. (MP/Istimewa)

Maka itu, dalam upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak membayar pajak, BPRD DKI Jakarta telah menjalin kerjasama dengan Bank dan Perusahaan yang bisa menerima pembayaran pajak. Tercatat ada 13 Bank dan 4 perusahaan.

Sementara itu, Faisal menerangkan bahwa perolehan PBB-P2 DKI Jakarta kian berkembang dan terbukti tumbuh positif di tahun ini akibat adanya kebijakan Fiscal Cadaster.

Baca Juga:

Bebaskan PBB, Penghargaan Anies Baswedan buat Pejuang Kemerdekaan

"Sampai 11 September 2019 perolehan PBB-P2 sudah mencapai Rp 6,33 triliun dari target Rp 9,65 triliun. Ini sudah melampaui perolehan tahun sebelumnya pada 11 September 2018, yang hanya Rp 4,82 triliun dari target Rp 8,5 triliun," tutur Faisal.

Adapun Bank dan Perusahaan yang bisa menerima pembayaran pajak, di antaranya;

1. Bank DKI

2. Bank BCA

3. Bank Mandiri

4. Bank BRI

5. Bank BNI

6. Bank Danamon

7. CIMB Bank

8. MNC Bank

9. Bank Bukopin

10. May bank

11. Bank BRI Syariah

12. Bank BTN

13. Bank BJB

14. Pos Indonesia

15. Indomaret

16. Tokopedia

17. Alfamart. (Asp)

Baca Juga:

Hari Terakhir Bayar Pajak, Bank DKI Buka Hingga Jam 10 Malam

#PBB #Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Dunia
Kuba Mengadu ke PBB: 2,6 Juta Rakyatnya Susah Minum Gara-Gara Trump
Kuba mengadu ke PBB usai 2,6 juta rakyatnya kesulitan air minum akibat krisis listrik dan blokade ekonomi Amerika Serikat. Simak laporan resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Kuba Mengadu ke PBB: 2,6 Juta Rakyatnya Susah Minum Gara-Gara Trump
Indonesia
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Pramono berharap Jakarta bisa menjadi kota sinema seperti Busan yang merupakan kota sinema di Korea Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Indonesia
PBB Ingatkan Janji Negara Maju Bantu Negara Berkembang Rp 300 Miliar Buat Program Transisi Energi
Mineral kritis yang menjadi komoditas kunci dalam transisi energi harus membawa timbal balik yang bermanfaat bagi negara berkembang pemiliknya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
PBB Ingatkan Janji Negara Maju Bantu Negara Berkembang Rp 300 Miliar Buat Program Transisi Energi
Indonesia
Poin Poin Pertemuan Presididen Prabowo Dengan Sekjen PBB António Guterres di Hambalang
Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Sekjen PBB membahas reformasi sistem multilateral serta kemajuan mencapai Agenda 2030
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Poin Poin Pertemuan Presididen Prabowo Dengan Sekjen PBB António Guterres di  Hambalang
Indonesia
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda serta memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Penerapan pajak perdagangan elektronik berpotensi mendorong penyesuaian harga di tingkat konsumen karena tambahan komponen pajak dapat menjadi biaya operasional bagi pedagang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Indonesia
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
PPh 22 yang telah dipungut melalui lokapasar kemudian diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Bagikan