Pemprov DKI Belum Berniat Terapkan Work From Anywhere untuk ASN, Pj Teguh: Tunggu Instruksi Pempus


Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi. (foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memiliki niat untuk menerapkan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) selama 2 hari menyikapi efisiensi anggara.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengaku, pihaknya masih menunggu instruksi pemerintah pusat sebelum menyesuaikan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) di tengah efisiensi anggaran.
"Kalau itu sudah menjadi kebijakan pusat, kami sebagai pemerintah daerah pastinya juga akan mengikuti," ujar Teguh di Jakarta, Kamis (13/2).
Lebih lanjut, Teguh menuturkan, Pemda DKI belum menyusun mekanisme fleksibilitas kerja ASN untuk bekerja dari kantor dan bekerja dari rumah atau di mana saja.
Baca juga:
Penghematan Anggaran Pemprov DKI Diserahkan ke Gubernur-Wakil Gubernur Anyar
Pemprov DKI, lanjut Teguh, pun masih memproses penyesuaian anggaran daerah dari instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi.
"Saat ini kami masih sedang mencermati terkait masalah, dalam artian, kita sama-sama kita follow up. Mungkin dari sisi efisiensi terkait masalah WFA, nanti kita juga ikuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat," jelas Teguh.
Sebelumnya, Kepala BKN Zudan Arif mengungkap wacana ASN untuk berkantor 3 hari dalam sepekan. Selebihnya, ASN bisa bekerja di mana saja (WFA) selama dua hari.
Zudan menuturkan, kebijakan yang akan berlaku di BKN ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung efisiensi anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang membahas efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca juga:
Mengenai Rencana WFA, Kinerja ASN Dapat Merosot Jika Tak Diawasi Ketat
Menurutnya, sistem 2 hari WFA dan 3 hari WFO sebagai langkah awal efisiensi anggaran yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi biaya yang tidak perlu.
"Jadikan efisiensi ini untuk membranding profesi ASN, agar stakeholders dapat melihat bahwa BKN mampu bekerja secara efektif dan efisien dan berpacu pada target kinerja yang dicapai," urainya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Anggaran Rp 3,9 Miliar Habis untuk Perbaiki 18 Lampu Lalu Lintas Akibat Demo Anarkis di Jakarta

Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan

Jakarta Sudah Aman, Gubernur Pramono Cabut Kebijakan WFH ASN Pemprov

Kebijakan WFH usai Demo hingga Long Weekend Maulid Nabi: 138 Ribu Warga Jakarta Pergi ke Luar Kota

Aksi Demo Mereda, Work From Home ASN Jakarta Dicabut, Minta Berangkat Kerja Pakai Angkutan Umum

Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September

Tidak Perlu Panic Buying, Stok Beras hingga Daging di Jakarta Aman

Pemprov DKI Tanggung Seluruh Biaya Korban Aksi Unjuk Rasa di Jakarta, dari Perawatan Rumah Sakit hingga Pemakaman

CCTV Pemprov DKI Jakarta di 4 Titik Dirusak Massa Aksi, Akan Diaktifkan Lagi
