Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta baru menggunakan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp1,2 triliun. Sedangkan anggaran yang masih tersisa Rp3,8 triliun.
Pemda DKI menganggarkan bansos hingga Rp5,3 triliun dalam Belanja Tak Terduga (BTT) APBD DKI 2020.
Baca Juga:
PSBB Transisi Diberlakukan, Kendaraan di Jalanan Ibu Kota Meningkat Nyaris 100 Persen
"Tadi sudah saya sampaikan yang sudah dicairkan Rp1,2 triliun. Jadi masih ada Rp3,8 triliun. Itu yang tercatatnya," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri, di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).
Pada prinsipnya, dana Rp5,3 triliun itu diutamankan untuk penanganan corona sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anggaran penanganan COVID-19 diprioritaskan untuk sektor kesehatan, jaring pengamanan sosial, dan pemulihan ekonomi.
"Tiga ini harus dijaga. Sehingga Pemprov DKI sudah mengalokasikan Rp5,3 triliun. Apabila ada pengeluaran, yang diutamakan adalah untuk COVID-19 ini, untuk tiga sektor itu," tegasnya.
Diakuinya, APBD DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp87,9 triliun telah mengalami rasionalisasi hingga Rp47 triliun. Namun tegasnya, APBD DKI itu diperkirakan akan mengalami perubahan yang lebih baik karena PSBB memasuki masa transisi.
"Saat PSBB dibuka, perkembangan semua ramai dan bagus. Nanti ada penyesuaian dan finalisasinya di perubahan (APBD) di Agustus. Mungkin bisa saja naik, kita lihat transisi, hotel restoran hiburan kan bayar di Juni. Kita lihat nanti bagus atau enggak. Maret-April praktis hiburan nol. Hotel tutup. Penerimaan rendah," jelasnya.
Baca Juga:
Polisi Ancam Tangkap Pelaku Pengambil Paksa Jenazah PDP Virus Corona
Selain bansos, lanjut Edi, pihaknya juga telah menganggarkan bantuan sosial lainnya pada pos belanja lain. Yakni, untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus, disabilitas, pemenuhan tambahan anak, KJL, KJMU dengan total Rp4,8 triliun.
"Sudah ada penjadwalannya, di Mei Rp748 miliar, di Juni Rp396 miliar, Juli Rp275 miliar, September Rp689 miliar, Oktober Rp413 miliar, November Rp839 miliar, Desember Rp1,4 triliun. Jadi nanti Rp4,8 triliun itu sudah kita bikin proyeksi pembayarannya," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Legislator Minta Anies Tinjau Ulang Kebijakan Gage untuk Motor
