Pemprov DKI Bakal Uji Coba 40 Sekolah Swasta Gratis di Daerah yang Tak Ada Sekolah Negeri

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 05 Mei 2025
Pemprov DKI Bakal Uji Coba 40 Sekolah Swasta Gratis di Daerah yang Tak Ada Sekolah Negeri

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko. (foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan uji coba program sekolah swasta gratis untuk tahun ajaran 2025-2026 yang dimulai Juli.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko menyampaikan, sudah ada 40 sekolah yang masuk dalam program swasta gratis dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

Hanya saja, Sarjoko belum menyebutkan secara pasti nama-nama sekolah swasta yang akan digratiskan pada uji coba tersebut.

"Ya, prinsip kita memang baru akan melakukan uji coba terhadap 40 sekolah. Nanti rencananya akan kita laksanakan di tahun ajaran baru ini, 2025-2026. Kemarin kita sudah mengumpulkan 40 sekolah tersebut," kata Sarjoko di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (5/5).

Baca juga:

Pemprov DKI Siapkan Uji Coba 40 Sekolah Swasta Gratis, Fokus pada Wilayah Tertentu

Sarjoko menambahkan, sekolah swasta gratis yang dipilih Pemprov DKI Jakarta itu, di daerah yang tidak memiliki sekolah negeri.

"Supaya menyamakan persepsi, membuat sebuah komitmen, kita akan melaksanakan piloting sekolah gratis itu. Prinsipnya adalah lokasi-lokasi sekolah itu yang kita pilih di lokasi di mana tidak ada sekolah negerinya. Atau daya tampungnya sangat-sangat kecil di sekitar itu, daya tampung sekolah negerinya," ucapnya.

Begitupun untuk jumlah kuota yang disediakan untuk beberapa siswa/i, Sarjoko belum mengetahui.

"Saya belum tahu persis ya, belum ingat ya," paparnya.

Baca juga:

Program Sekolah Swasta Gratis Dijalankan secara Bertahap, Uji Coba Dilakukan Tahun Ini

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, Pemprov DKI siap untuk menguji coba 40 sekolah swasta gratis dalam memenuhi hak anak memperoleh pendidikan 12 tahun.

"Gubernur juga sepakat di tahun ini kita trial dulu 40 sekolah gratis di wilayah-wilayah yang kondisinya banyak masyarakat menengah ke bawah dan tidak punya sekolah negeri," ucap Ima di Jakarta, Rabu (12/3).

Namun, dia tak mengatakan waktu pastinya. Adapun uji coba Program Pendidikan Gratis diprioritaskan terlebih dahulu untuk masyarakat kurang mampu.

"Kami ingin adanya sekolah gratis, tapi secara bertahap. Karena kondisi keuangan, kami harus bisa mendistribusikan dari bantuan KJP kalau misalkan mau kita mau geser harus pelan-pelan dulu," ujarnya. (Asp)

#Sekolah Swasta Gratis #Pemprov DKI Jakarta #Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta #Dinas Pendidikan DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Hunian Vertikal Dianggap Bisa Jadi Solusi atas Keterbatasan Lahan di Jakarta
Hunian vertikal kini dianggap sebagai solusi atas keterbatasan lahan di Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Hunian Vertikal Dianggap Bisa Jadi Solusi atas Keterbatasan Lahan di Jakarta
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Legalitas, izin, dan dampak sosial-ekonomi dari keberadaan tanggul harus segera diklarifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempat Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempat Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta DKI Tambah Layanan Digital dan Mobil Lab untuk Uji Kualitas Air
Pemprov DKI melalui PAM Jaya luncurkan aplikasi LAPOR PAM dan Mobil Lab Uji PAM LAB.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Pemprov DKI Jakarta DKI Tambah Layanan Digital dan Mobil Lab untuk Uji Kualitas Air
Indonesia
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru, Pramono Ingin PMI DKI Jakarta Beda dari Daerah Lain
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ingin PMI berbeda dari daerah lain. Hal itu ia ungkapkan saat acara pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DKI Jakarta 2025-2030.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru, Pramono Ingin PMI DKI Jakarta Beda dari Daerah Lain
Indonesia
Gubernur Pramono Ungkap Alasan Anak Muda Ragu Menikah: Harga Rumah Semakin Mahal
Pramono berharap kerja sama penyediaan fasilitas kredit perumahan antara Pemprov DKI dengan Kementerian PKP bisa berjalan optimal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Gubernur Pramono Ungkap Alasan Anak Muda Ragu Menikah: Harga Rumah Semakin Mahal
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 19 Ribu Hunian, Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Prabowo
Menteri PKP sebut persiapan penyediaan rumah di Jakarta memiliki ekosistem yang cukup lengkap.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 19 Ribu Hunian, Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Prabowo
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan