Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan uji coba program sekolah swasta gratis untuk tahun ajaran 2025-2026 yang dimulai Juli.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko menyampaikan, sudah ada 40 sekolah yang masuk dalam program swasta gratis dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
Hanya saja, Sarjoko belum menyebutkan secara pasti nama-nama sekolah swasta yang akan digratiskan pada uji coba tersebut.
"Ya, prinsip kita memang baru akan melakukan uji coba terhadap 40 sekolah. Nanti rencananya akan kita laksanakan di tahun ajaran baru ini, 2025-2026. Kemarin kita sudah mengumpulkan 40 sekolah tersebut," kata Sarjoko di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (5/5).
Baca juga:
Pemprov DKI Siapkan Uji Coba 40 Sekolah Swasta Gratis, Fokus pada Wilayah Tertentu
Sarjoko menambahkan, sekolah swasta gratis yang dipilih Pemprov DKI Jakarta itu, di daerah yang tidak memiliki sekolah negeri.
"Supaya menyamakan persepsi, membuat sebuah komitmen, kita akan melaksanakan piloting sekolah gratis itu. Prinsipnya adalah lokasi-lokasi sekolah itu yang kita pilih di lokasi di mana tidak ada sekolah negerinya. Atau daya tampungnya sangat-sangat kecil di sekitar itu, daya tampung sekolah negerinya," ucapnya.
Begitupun untuk jumlah kuota yang disediakan untuk beberapa siswa/i, Sarjoko belum mengetahui.
"Saya belum tahu persis ya, belum ingat ya," paparnya.
Baca juga:
Program Sekolah Swasta Gratis Dijalankan secara Bertahap, Uji Coba Dilakukan Tahun Ini
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, Pemprov DKI siap untuk menguji coba 40 sekolah swasta gratis dalam memenuhi hak anak memperoleh pendidikan 12 tahun.
"Gubernur juga sepakat di tahun ini kita trial dulu 40 sekolah gratis di wilayah-wilayah yang kondisinya banyak masyarakat menengah ke bawah dan tidak punya sekolah negeri," ucap Ima di Jakarta, Rabu (12/3).
Namun, dia tak mengatakan waktu pastinya. Adapun uji coba Program Pendidikan Gratis diprioritaskan terlebih dahulu untuk masyarakat kurang mampu.
"Kami ingin adanya sekolah gratis, tapi secara bertahap. Karena kondisi keuangan, kami harus bisa mendistribusikan dari bantuan KJP kalau misalkan mau kita mau geser harus pelan-pelan dulu," ujarnya. (Asp)
