Pemprov dan DPRD DKI Sepakati Substansi Raperda RTRW

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 12 Juli 2023
Pemprov dan DPRD DKI Sepakati Substansi Raperda RTRW

Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menandatangani berita acara Kesepakatan Substansi atas Raperda RTRW Provinsi DKI Jakarta tahun 2022-2042. (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menandatangani berita acara Kesepakatan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) Provinsi DKI Jakarta tahun 2022-2042.

Penandatanganan dilakukan antara Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).

Heru menyampaikan apresiasi kepada DPRD DKI yang telah bekerja keras untuk membahas substansi Raperda RTRW DKI Jakarta Tahun 2022-2042, sehingga berita acara tersebut dapat ditandatangani dalam rapat paripurna.

Baca Juga:

Pemprov DKI Evaluasi Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soetta

"Hari ini berita acaranya sudah ditandatangani dalam rapat paripurna," kata Heru.

Heru mengatakan, pembahasan detail Raperda RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2042 bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta dilakukan setelah Raperda RTRW mendapatkan Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN.

Kemudian, Berita Acara Kesepakatan Substansi Raperda RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2042 yang telah ditandatangani bersama antara Pj Heru dan Ketua DPRD akan menjadi kelengkapan pengajuan Persetujuan Substansi Raperda RTRW dari Pj Heru kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Setelah mendapat persetujuan dari Menteri ATR/Kepala BPN, jelas Pj Heru, berdasarkan amanat Pasal 62 Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan lintas sektor bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Lalu, penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri ATR/Kepala BPN berdasarkan hasil pembahasan lintas sektor, dan pelaksanaan persetujuan bersama antara gubernur dengan DPRD berdasarkan persetujuan substansi.

"Selanjutnya akan dilakukan evaluasi Raperda di Kementerian Dalam Negeri, dan akhirnya penetapan Perda RTRW," terang Pj Heru.

Baca Juga:

Pemprov DKI Klaim Tingkat Pengangguran di Jakarta Turun

Pj Heru menambahkan, proses penyusunan Raperda RTRW dimulai setelah dilaksanakan proses Peninjauan Kembali (PK) Perda No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 pada 2012 dan telah diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sejak 2020.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, kesepakatan substansi Raperda RTRW DKI Jakarta tahun 2022-2042 harus dilakukan karena rencana detail tata ruang (RDTR) perlu dilakukan setiap 20 tahun sekali.

"Karena itu, di sini perlu kerja sama antara Pj Gubernur DKI dengan DPRD DKI, supaya sinkron untuk 20 tahun ke depannya dapat menjadi lebih baik," tutur Prasetyo. (Asp)

Baca Juga:

PKS Minta Pemprov DKI Larang Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta

#DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Lebih Rendah Rp 291 Ribu dari Bekasi, KSPI Desak Pramono Revisi UMP Jakarta 2027
Said Iqbal mendesak Pramono Anung merevisi UMP Jakarta 2027 menjadi Rp6.427.000. KSPI menilai upah saat ini belum mencerminkan kebutuhan hidup buruh.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 21 November 2026
Lebih Rendah Rp 291 Ribu dari Bekasi, KSPI Desak Pramono Revisi UMP Jakarta 2027
Indonesia
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Upaya normalisasi ini sudah mulai dikerjakan sejak awal tahun lalu.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Indonesia
Dishub DKI Terjunkan 100 Personel Dukung Konser Guns N' Roses
Budi menyebut 100 petugas tersebut dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di sekitar GBK. Dishub DKI juga menyediakan shuttle bus gratis bagi penonton.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Dishub DKI Terjunkan 100 Personel Dukung Konser Guns N' Roses
Indonesia
Buruh Minta UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 6,21 Juta
Alasan dasar penaikan UMP DKI tahun depan Rp 6,12 juta yakni inflasi di angka 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi di angka 5,67 persen.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Buruh Minta UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 6,21 Juta
Indonesia
Kendaraan Kopdes Merah Putih Parkir Kawasan Rorotan, Gubernur Pramono: cuma Sementara
Pramono menegaskan penggunaan lahan untuk parkir Kopdes Merah Putih bersifat sementara dan tidak ada kerja sama permanen.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
 Kendaraan Kopdes Merah Putih Parkir Kawasan Rorotan, Gubernur Pramono: cuma Sementara
Indonesia
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) diminta menindaklanjuti dugaan penjualan hewan curian di Pasar Hewan Jatinegara.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Indonesia
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Dishub DKI tidak memberikan izin kepada juru parkir liar dan setiap petugas dilarang keras menerima setoran dalam bentuk apa pun.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Indonesia
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Langkah tersebut dilakukan setelah Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia itu.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Bagikan