Andika Pratama
MerahPutih.com - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung masih melakukan pendataan terhadap Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial PPKM Darurat. Untuk bansos ini, Pemkot Bandung menyiapkan anggaran Rp 30 miliar.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bandung, Muhamad Nurahman menuturkan, pendataan dilakukan agar bansos PPKM Darurat bisa segera dicairkan. Pencairan diusahakan sebelum 20 Juli 2021.
Baca Juga
Bentak ASN Wyata Bandung karena Lelet, Risma: Mau Tak Tendang Apa
“Data harus terkumpul sesegara mungkin dalam beberapa hari ini. Setelah data selesai, ada penetapan KPM. Proses kita upayakan sesegera mungkin. Saya salut kepada rekan-rekan di kewilayahan yang membantu,” ucap Nurahman, Selasa (13/7).
Warga yang akan menerima bansos PPKM Darurat adalah masyarakat yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari pendataan awal terdapat ada 60 ribu KPM dalam kategori Non-DTKS yang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 500.000 per orang. Data tersebut tengah diverifikasi dan divalidasi agar penyaluran sesuai sasaran.
“Pemahaman Dinsos itu (penerima) lansia, disabilitas, pekerja informal. Pokoknya jadi benar-benar non DTKS yang tidak mampu,” Nurahman menegaskan.
Nurahman menuturkan, aparat kewilayahan sangat berperan penting untuk memastikan bahwa KPM adalah orang yang layak mendapatkan bantuan.
“Kita mendapatkan anggaran untuk 60 ribu KPM. Itu sudah disosialisasikan ke kecamatan, kelurahan. Lalu RT dan RW bisa menentukan yang benar-benar memerlukan bantuan ini,” jelasnya.
Pada bantuan kali ini, Nurahman menyebutkan, pihaknya bekerja sama dengan Bank BJB. Sistem penyaluran akan dibantu oleh aparat kewilayahan di tingkat kelurahan dengan pendampingan langsung oleh petugas Bank BJB.
Nurahman memaparkan, setelah penetapan jumlah KPM maka data akan diserahkan kepada Bank BJB. Setelah diolah, Bank BJB akan membuat semacam undangan yang di dalamnya sudah tertera kode ‘barcode’ untuk disampaikan kepada KPM melalui kelurahan.
Kode ‘barcode’ tersebut menjadi identitas personal yang digunakan untuk pencairan melalui sistem aplikasi. Sehingga pencairan bisa dilakukan dengan hanya memindai lewat telepon seluler.
“KPM yang ada di tiap kelurahan, Bank BJB sudah menyerahkan undangan barcode, dan disampikan oleh kewilayahan. Kemudian petugas di kelurahan dan pendampingan Bank BJB dan dibantu pendamping PKH dan TKSK. Bahkan Karang Taruna juga siap membantu scan barcode,” bebernya.
Nurahman mengimbau kepada para KPM agar tidak panik ataupun bingung apabila masih kurang memahami mengenai skema pencairan bantuan di PPKM Darurat ini. Sebab akan ada pendampingan dari petugas kewilayahan. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga
Mobilitas Masyarakat di Bandung Turun 10 Persen Selama PPKM Darurat
