Pemindahan Ibu Kota Negara Perkecil Disparitas Pembangunan
Wakil ketua MPR Mahyudin (mpr.go.id)
MerahPutih.Com - Wacana pemindahan ibu kota masih menjadi perdebatan baik di tataran politik maupun dampak sosial ekonominya.
Sejumlah kalangan menilai pemindahan ibu kota bukan urusan mendesak dan bukan prioritas. Sementara yang lain menganggap pemindahan ibu kota perlu sebab Jakarta semakin sumpek.
Wakil Ketua MPR Mahyudin menilai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan dapat memperkecil disparitas pembangunan yang selama ini terjadi antara Pulau Jawa dan non-Jawa.
"Saya dukung 100 persen pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan agar disparitas semakin kecil," kata Mahyudin usai memberikan materi dalam acara Sosialisasi Empat Pilar kebangsaan yang digagas MPR kepada Himpunan Wanita Karya, di Samarinda, Kamis (24/8).
Dia menilai pemindahan ibu kota negarake ke Pulau Kalimantan agar pembangunan di wilayah Indonesia tengah dapat dipercepat sehingga tingkat ekonomi masyarakat bisa meningkat.
Mahyudin sebagaimana dikutip dari Antara, mengatakan posisi Pulau Kalimantan sangat strategis karena berada di tengah Indonesia, sehingga ketika pembangunan terjadi secara cepat, bisa berdampak positif bagi daerah di sekitarnya.
"Tujuannya agar pembangunan di wilayah Indonesia tengah dipercepat dan Pulau Kalimantan merupakan tempat ideal karena berada di tengah-tengah Indonesia," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai Kalimantan memiliki sumber daya alam sangat melimpah sehingga harus dimanfaatkan secara baik bagi kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut.
Menurut dia, kebijakan menjadikan salah satu wilayah di Pulau Kalimantan sebagai ibu kota negara merupakan langkah akselerasi bagi percepatan pembangunan di daerah tersebut.
"Janganlah Pulau Kalimantan hanya diambil sumber daya alamnya saja lalu masyarakatnya tidak mendapatkan hasilnya. Langkah menjadikan Kalimantan sebagai ibu kota negara agar ada pemerataan pembangunan," katanya.
Mahyudin juga menyoroti masih tingginya angka gini ratio di masyarakat sehingga menandakan masih tingginya kesenjangan ekonomi.(*)
Bagikan
Berita Terkait
Gemerlap Cahaya Jakarta Light Festival 2025 Meriahkan Perayaan Natal dan Tahun Baru 2026
Resmi UMP Jakarta Tahun 2026 Diputuskan Naik 6,17% Menjadi Rp 5,7 Juta
Ritel Moderen Jual Makanan Berfomalin, Pengawasan Pangan Jadi Sorotan
Pemprov DKI Gelontorkan Rp 2,62 Triliun untuk Penanganan Banjir
Kemeriahan Christmas Carol Colossal di FX Sudirman Jakarta Sambut Perayaan Natal 2025
Pemenuhan Fasilitas Bagi Disabilitas Jadi PR Pemerintah dan DPRD Jakarta
Polda Metro Jaya Rilis Kasus Narkotika dalam Konser Djakarta Warehouse Project (DWP)
Puslabfor Kembali Olah TKP Kebakaran Terra Drone, Apa yang Kurang?
Pemprov DKI Tanggung Biaya Pemakaman Korban Kebakaran Toko Drone
Percepat Identifikasi Korban, Keluarga Bisa Datang ke Posko RS Polri dan TKP Terra Drone