Pemilihan Wagub DKI, DPRD Dianggap "Khianati" Publik


Diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (22/2). (Foto: MP/Kanugragan)
MerahPutih.com - Pengamat politik Ubedillah Badrun menilai, DPRD DKI mengabaikan hak rakyat dalam pemilihan Wagub DKI.
Menurut Ubedillah, peran publik tak terlihat dalam pemilihan antara dua nama, Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis yang notabene bakal menjadi pemimpin mereka.
Baca Juga:
Warga DKI Pilih Nurmansjah Lubis atau Riza Patria? Muncul Nama Risma dan AHY
"DPRD mengabaikan kepentingan publik Jakarta, perlu ini untuk menerjemahkan pilgub langsung, maka pemilihan ini publik dilibatkan, oleh apa, oleh uji publik," katanya dalam acara disksusi Polemik MNC Trijaya FM, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2).
Ia menambahkan, uji publik itu lebih luas dari fit dan proper tes karena menampilkan gagasan dan menguji integritas cawagub.

"Misalnya diberikan kesempatan kepada warga Jakarta untuk menilai wakil gubernur tentu dengan data-data tersebut," ungkap Ubedillah.
Ia melihat, perlu juga ada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ikut melakukan pemeriksaan soal kemungkinan adanya transaksi mencurigakan.
Baca Juga:
"Kalau perlu PPATK juga dilibatkan. Agar bersih dari adanya transaksi politik uang," kata Ubedillah.
Sementara Ubedillah melihat, Numansjah Lubis berat kansnya untuk menduduki kursi DKI 2.
"Saya kalkulasi Bang Nurmansjah memerlukan perjuangan dalam tanda petik menaklukkan Demokrat, menaklukkan PSI. Kalau misalnya asumsi kan Gerindra berkongsi dengan PDIP 25 plus 19 belum cukup memenangkan pemilihan," tutup dia. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
