Pemilihan Wagub DKI, DPRD Dianggap "Khianati" Publik

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 22 Februari 2020
Pemilihan Wagub DKI, DPRD Dianggap

Diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (22/2). (Foto: MP/Kanugragan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Ubedillah Badrun menilai, DPRD DKI mengabaikan hak rakyat dalam pemilihan Wagub DKI.

Menurut Ubedillah, peran publik tak terlihat dalam pemilihan antara dua nama, Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis yang notabene bakal menjadi pemimpin mereka.

Baca Juga:

Warga DKI Pilih Nurmansjah Lubis atau Riza Patria? Muncul Nama Risma dan AHY

"DPRD mengabaikan kepentingan publik Jakarta, perlu ini untuk menerjemahkan pilgub langsung, maka pemilihan ini publik dilibatkan, oleh apa, oleh uji publik," katanya dalam acara disksusi Polemik MNC Trijaya FM, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2).

Ia menambahkan, uji publik itu lebih luas dari fit dan proper tes karena menampilkan gagasan dan menguji integritas cawagub.

 Diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (22/2). (Foto: MP/Kanugragan)
Diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (22/2). (Foto: MP/Kanugragan)

"Misalnya diberikan kesempatan kepada warga Jakarta untuk menilai wakil gubernur tentu dengan data-data tersebut," ungkap Ubedillah.

Ia melihat, perlu juga ada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ikut melakukan pemeriksaan soal kemungkinan adanya transaksi mencurigakan.

Baca Juga:

Pekan Depan DPRD Bentuk Panlih Wagub DKI Jakarta

"Kalau perlu PPATK juga dilibatkan. Agar bersih dari adanya transaksi politik uang," kata Ubedillah.

Sementara Ubedillah melihat, Numansjah Lubis berat kansnya untuk menduduki kursi DKI 2.

"Saya kalkulasi Bang Nurmansjah memerlukan perjuangan dalam tanda petik menaklukkan Demokrat, menaklukkan PSI. Kalau misalnya asumsi kan Gerindra berkongsi dengan PDIP 25 plus 19 belum cukup memenangkan pemilihan," tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

Belum Tentukan Sosok Cawagub DKI, Ini Alasan Fraksi PDIP

#DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Wakil Gubernur DKI menegaskan Jakarta harus menjadi ruang publik yang inklusif, terbuka bagi diskusi, dan menjamin kebebasan masyarakat berpendapat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Bagikan