Pemilihan Wagub DKI, DPRD Dianggap "Khianati" Publik

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 22 Februari 2020
Pemilihan Wagub DKI, DPRD Dianggap

Diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (22/2). (Foto: MP/Kanugragan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Ubedillah Badrun menilai, DPRD DKI mengabaikan hak rakyat dalam pemilihan Wagub DKI.

Menurut Ubedillah, peran publik tak terlihat dalam pemilihan antara dua nama, Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis yang notabene bakal menjadi pemimpin mereka.

Baca Juga:

Warga DKI Pilih Nurmansjah Lubis atau Riza Patria? Muncul Nama Risma dan AHY

"DPRD mengabaikan kepentingan publik Jakarta, perlu ini untuk menerjemahkan pilgub langsung, maka pemilihan ini publik dilibatkan, oleh apa, oleh uji publik," katanya dalam acara disksusi Polemik MNC Trijaya FM, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2).

Ia menambahkan, uji publik itu lebih luas dari fit dan proper tes karena menampilkan gagasan dan menguji integritas cawagub.

 Diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (22/2). (Foto: MP/Kanugragan)
Diskusi Polemik MNC Trijaya FM, Sabtu (22/2). (Foto: MP/Kanugragan)

"Misalnya diberikan kesempatan kepada warga Jakarta untuk menilai wakil gubernur tentu dengan data-data tersebut," ungkap Ubedillah.

Ia melihat, perlu juga ada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ikut melakukan pemeriksaan soal kemungkinan adanya transaksi mencurigakan.

Baca Juga:

Pekan Depan DPRD Bentuk Panlih Wagub DKI Jakarta

"Kalau perlu PPATK juga dilibatkan. Agar bersih dari adanya transaksi politik uang," kata Ubedillah.

Sementara Ubedillah melihat, Numansjah Lubis berat kansnya untuk menduduki kursi DKI 2.

"Saya kalkulasi Bang Nurmansjah memerlukan perjuangan dalam tanda petik menaklukkan Demokrat, menaklukkan PSI. Kalau misalnya asumsi kan Gerindra berkongsi dengan PDIP 25 plus 19 belum cukup memenangkan pemilihan," tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

Belum Tentukan Sosok Cawagub DKI, Ini Alasan Fraksi PDIP

#DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan