Pemerintahan Donald Trump Mulai PHK Massal Karyawan Voice of America, Memulai Langkah Pengiritan

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 19 Maret 2025
Pemerintahan Donald Trump Mulai PHK Massal Karyawan Voice of America, Memulai Langkah Pengiritan

Donald Trump (Foto: Partai Republik AS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump pada Minggu (16/3) mulai melakukan pemutusan hubungan kerja massal di Voice of America (VOA) dan media yang didanai oleh AS lainnya. Tindakan ini dengan jelas menunjukkan niatnya untuk memangkas lembaga-lembaga yang selama ini dianggap penting bagi pengaruh AS.

Hanya sehari setelah semua karyawan diberi cuti, staf yang bekerja dengan kontrak menerima e-mail yang memberitahukan bahwa mereka dipecat pada akhir Maret. E-mail tersebut, yang dikonfirmasi beberapa karyawan kepada AFP, memberi tahu para kontraktor bahwa mereka harus menghentikan semua pekerjaan segera dan tidak diizinkan mengakses gedung atau sistem agensi mana pun.

Kontraktor membentuk sebagian besar tenaga kerja VOA dan mendominasi staf di layanan bahasa non-Inggris, meskipun angka terbaru tidak segera tersedia. Banyak kontraktor bukan warga negara AS, yang berarti mereka mungkin bergantung pada pekerjaan mereka yang akan segera hilang untuk visa agar bisa tinggal di Amerika Serikat.

Di lain sisi, sebagian besar staf penuh waktu VOA, yang memiliki perlindungan hukum lebih banyak, tidak segera dipecat, tetapi tetap berada dalam cuti administratif dan telah diberi tahu untuk tidak bekerja.

Baca juga:

1.300 Jurnalis VOA Dipecat Imbas Perintah Eksekutif Presiden Trump



Voice of America, yang didirikan selama Perang Dunia II, menyiarkan di seluruh dunia dalam 49 bahasa dengan misi untuk menjangkau negara-negara yang tidak memiliki kebebasan media. Liam Scott, seorang reporter VOA yang meliput kebebasan pers dan disinformasi, mengatakan dia diberi tahu bahwa ia juga akan dipecat mulai 31 Maret.

Penghancuran VOA dan outlet saudara-saudaranya oleh pemerintahan Trump merupakan bagian dari upayanya untuk merombak pemerintahan secara lebih luas. “Namun, ini juga bagian dari serangan lebih besar terhadap kebebasan pers dan media," kata Scott di X.

Dengan VOA dalam ketidakpastian, beberapa layanannya beralih memainkan musik karena kekurangan program baru.



Pemangkasan Besar-Besaran


Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari Jumat yang menargetkan lembaga induk VOA, yaitu US Agency for Global Media, dalam pemangkasan besar-besaran anggaran pemerintah federal yang terbaru. Agensi ini memiliki 3.384 karyawan pada tahun anggaran 2023. Mereka telah meminta anggaran sebesar USD 950 juta atau sekira Rp 15,6 triliun untuk tahun anggaran yang sedang berjalan.

Pemangkasan besar-besaran ini juga membekukan Radio Free Europe/Radio Liberty, yang dibentuk pada masa Perang Dingin untuk menjangkau blok negara bekas Uni Soviet, dan Radio Free Asia, yang didirikan untuk menyediakan laporan kepada China, Korea Utara, dan negara-negara Asia lainnya dengan media yang sangat dibatasi.

Outlet media lain yang didanai AS dan sedang dipangkas termasuk Radio Farda, stasiun penyiaran berbahasa Persia yang diblokir oleh pemerintah Iran, dan Alhurra, jaringan berbahasa Arab yang didirikan setelah invasi Irak sebagai respons terhadap laporan kritis dari Al-Jazeera yang berbasis di Qatar.

Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu bahwa wajib pajak tidak lagi bertanggung jawab untuk mendanai propaganda radikal, tuduhan yang jarang dilontarkan terhadap VOA yang selama ini bertujuan melawan komunisme.

Trump secara rutin mengkritik liputan media terhadap dirinya dan telah mempertanyakan kebijaksanaan pendanaan VOA ketika lembaga tersebut memiliki ‘tembok api’ yang memastikan independensi editorialnya. Trump, dengan saran dari miliarder teknologi Elon Musk, berjanji secara drastis mengurangi ukuran pemerintahan untuk memberikan ruang bagi pemotongan pajak.

Pemerintahan ini telah mengakhiri sebagian besar bantuan pembangunan luar negeri dan bergerak untuk menghapus departemen pendidikan.(dwi)

Baca juga:

Imigrasi Tambahkan 3 Negara dalam Daftar VoA

#Donald Trump #Amerika Serikat #Kebebasan Pers
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).

Berita Terkait

Dunia
Akhirnya, Iran Izinkan Kembali Semua Kapal Dagang Bebas Melintasi Selat Hormuz
Iran resmi membuka kembali Selat Hormuz untuk kapal dagang setelah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat.
Wisnu Cipto - Rabu, 24 Juni 2026
Akhirnya, Iran Izinkan Kembali Semua Kapal Dagang Bebas Melintasi Selat Hormuz
Olahraga
Zlatan Ibrahimovic Paksa Seluruh Dunia Percaya Timnas AS Bakal Juara Piala Dunia 2026
Skuad Paman Sam dijadwalkan menantang tim peringkat ketiga terbaik di Stadion San Francisco Bay Area pada 2 Juli mendatang
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Zlatan Ibrahimovic Paksa Seluruh Dunia Percaya Timnas AS Bakal Juara Piala Dunia 2026
Dunia
Perundingan Teknis Dengan AS Gagal, Iran dan Oman Malah Bikin Komite Bersama Selat Hormuz
otoritas Iran menyatakan sedang mengembangkan mekanisme pelayaran di Selat Hormuz bersama Oman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Perundingan Teknis Dengan AS Gagal, Iran dan Oman Malah Bikin Komite Bersama Selat Hormuz
Indonesia
Ketegangan Iran dan AS Mereda, Indonesia Diminta Ambil Pelajaran: hanya Bangsa Kuat yang Bertahan
Pelajaran terbesar dari meredanya konflik Iran dan Amerika Serikat bukan hanya pentingnya perdamaian, melainkan signifikannya kesiapan.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
Ketegangan Iran dan AS Mereda, Indonesia Diminta Ambil Pelajaran: hanya Bangsa Kuat yang Bertahan
Dunia
Israel dan Hizbullah Sepakat Lakukan Gencatan Senjata
Trump mengaku berbicara dengan otoritas zionis Israel pada Jumat supaya mereka menyetujui gencatan senjata dengan Hizbullah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Israel dan Hizbullah Sepakat Lakukan Gencatan Senjata
Dunia
Departemen Perang AS Butuh Rp 1,42 Kuadriliun Tutupi Biaya Operasi di Iran
Pimpinan Pentagon memperingatkan bahwa mereka mungkin akan kehabisan dana operasional pada musim panas ini
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 Juni 2026
Departemen Perang AS Butuh Rp 1,42 Kuadriliun Tutupi Biaya Operasi di Iran
Olahraga
Amerika Serikat vs Australia: Sejarah Pertemuan, Prediksi Pemenang dan Prakiraan Pemain
Amerika Serikat menyapu bersih kemenangan pada dua laga uji coba terakhir lewat performa impresif lini depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Juni 2026
Amerika Serikat vs Australia: Sejarah Pertemuan, Prediksi Pemenang dan Prakiraan Pemain
Indonesia
14 Kesepahaman Amerika dan Iran Buat Akhiri Perang
Kedua negara dan sekutunya juga berkomitmen untuk tidak memulai perang atau operasi militer, menahan diri menggunakan kekuatan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 Juni 2026
14 Kesepahaman Amerika dan Iran Buat Akhiri Perang
Indonesia
DPR Sebut Perdamaian AS-Iran Bisa Tekan Harga Minyak dan Risiko Inflasi di RI
Penghentian konflik bersenjata jadi langkah penting untuk menjaga keamanan internasional dan mengurangi ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPR Sebut Perdamaian AS-Iran Bisa Tekan Harga Minyak dan Risiko Inflasi di RI
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Bagikan