Pemerintahan Donald Trump Mulai PHK Massal Karyawan Voice of America, Memulai Langkah Pengiritan

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 19 Maret 2025
Pemerintahan Donald Trump Mulai PHK Massal Karyawan Voice of America, Memulai Langkah Pengiritan

Donald Trump (Foto: Partai Republik AS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump pada Minggu (16/3) mulai melakukan pemutusan hubungan kerja massal di Voice of America (VOA) dan media yang didanai oleh AS lainnya. Tindakan ini dengan jelas menunjukkan niatnya untuk memangkas lembaga-lembaga yang selama ini dianggap penting bagi pengaruh AS.

Hanya sehari setelah semua karyawan diberi cuti, staf yang bekerja dengan kontrak menerima e-mail yang memberitahukan bahwa mereka dipecat pada akhir Maret. E-mail tersebut, yang dikonfirmasi beberapa karyawan kepada AFP, memberi tahu para kontraktor bahwa mereka harus menghentikan semua pekerjaan segera dan tidak diizinkan mengakses gedung atau sistem agensi mana pun.

Kontraktor membentuk sebagian besar tenaga kerja VOA dan mendominasi staf di layanan bahasa non-Inggris, meskipun angka terbaru tidak segera tersedia. Banyak kontraktor bukan warga negara AS, yang berarti mereka mungkin bergantung pada pekerjaan mereka yang akan segera hilang untuk visa agar bisa tinggal di Amerika Serikat.

Di lain sisi, sebagian besar staf penuh waktu VOA, yang memiliki perlindungan hukum lebih banyak, tidak segera dipecat, tetapi tetap berada dalam cuti administratif dan telah diberi tahu untuk tidak bekerja.

Baca juga:

1.300 Jurnalis VOA Dipecat Imbas Perintah Eksekutif Presiden Trump



Voice of America, yang didirikan selama Perang Dunia II, menyiarkan di seluruh dunia dalam 49 bahasa dengan misi untuk menjangkau negara-negara yang tidak memiliki kebebasan media. Liam Scott, seorang reporter VOA yang meliput kebebasan pers dan disinformasi, mengatakan dia diberi tahu bahwa ia juga akan dipecat mulai 31 Maret.

Penghancuran VOA dan outlet saudara-saudaranya oleh pemerintahan Trump merupakan bagian dari upayanya untuk merombak pemerintahan secara lebih luas. “Namun, ini juga bagian dari serangan lebih besar terhadap kebebasan pers dan media," kata Scott di X.

Dengan VOA dalam ketidakpastian, beberapa layanannya beralih memainkan musik karena kekurangan program baru.



Pemangkasan Besar-Besaran


Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari Jumat yang menargetkan lembaga induk VOA, yaitu US Agency for Global Media, dalam pemangkasan besar-besaran anggaran pemerintah federal yang terbaru. Agensi ini memiliki 3.384 karyawan pada tahun anggaran 2023. Mereka telah meminta anggaran sebesar USD 950 juta atau sekira Rp 15,6 triliun untuk tahun anggaran yang sedang berjalan.

Pemangkasan besar-besaran ini juga membekukan Radio Free Europe/Radio Liberty, yang dibentuk pada masa Perang Dingin untuk menjangkau blok negara bekas Uni Soviet, dan Radio Free Asia, yang didirikan untuk menyediakan laporan kepada China, Korea Utara, dan negara-negara Asia lainnya dengan media yang sangat dibatasi.

Outlet media lain yang didanai AS dan sedang dipangkas termasuk Radio Farda, stasiun penyiaran berbahasa Persia yang diblokir oleh pemerintah Iran, dan Alhurra, jaringan berbahasa Arab yang didirikan setelah invasi Irak sebagai respons terhadap laporan kritis dari Al-Jazeera yang berbasis di Qatar.

Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu bahwa wajib pajak tidak lagi bertanggung jawab untuk mendanai propaganda radikal, tuduhan yang jarang dilontarkan terhadap VOA yang selama ini bertujuan melawan komunisme.

Trump secara rutin mengkritik liputan media terhadap dirinya dan telah mempertanyakan kebijaksanaan pendanaan VOA ketika lembaga tersebut memiliki ‘tembok api’ yang memastikan independensi editorialnya. Trump, dengan saran dari miliarder teknologi Elon Musk, berjanji secara drastis mengurangi ukuran pemerintahan untuk memberikan ruang bagi pemotongan pajak.

Pemerintahan ini telah mengakhiri sebagian besar bantuan pembangunan luar negeri dan bergerak untuk menghapus departemen pendidikan.(dwi)

Baca juga:

Imigrasi Tambahkan 3 Negara dalam Daftar VoA

#Donald Trump #Amerika Serikat #Kebebasan Pers
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Dunia
Alarm Kebakaran Berbunyi Saat Trump Berada di World Economic Forum 2026
Polisi mengatakan tidak ada korban luka, meskipun petugas damkar, kepolisian, dan ambulans dikerahkan mengingat tingginya tingkat pengamanan acara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Alarm Kebakaran Berbunyi Saat Trump Berada di World Economic Forum 2026
Dunia
Indonesia dan Negara Timur Tengah Bakal Tempuh Prosedur Internal Gabung ke Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump
Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) telah mengesahkan resolusi usulan AS untuk mendukung rencana komprehensif Trump dalam menyelesaikan konflik di Jalur Gaza.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Indonesia dan Negara Timur Tengah Bakal Tempuh Prosedur Internal Gabung ke Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump
Dunia
Jerman Ragu Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Belum Cocok Sama Formatnya
Jerman menekankan pentingnya kesesuaian Dewan Perdamaian Gaza dengan format hukum internasional.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
Jerman Ragu Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Belum Cocok Sama Formatnya
Dunia
PBB Tegaskan Status Greenland Milik Kerajaan Denmark
Hak dan kesejahteraan seluruh warga Greenland selalu terjamin selama berada di bawah Kerajaan Denmark.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
PBB Tegaskan Status Greenland Milik Kerajaan Denmark
Dunia
Indonesia Setuju Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Donald Trump
Indonesia resmi memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
Indonesia Setuju Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Donald Trump
Indonesia
China Tolak Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump Gantikan PBB
Pada Selasa (20/1) Donald Trump mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa Dewan Perdamaian Gaza yang ia usulkan dapat menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di masa depan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
China Tolak Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump Gantikan PBB
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Dunia
NATO Hentikan Pasokan Info Intelijen ke AS Imbas Trump Ngotot Ambil Kendali Greenland
Kementerian Luar Negeri China meminta agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhenti untuk menjadikan China sebagai alasan untuk mengakusisi Greenland.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
NATO Hentikan Pasokan Info Intelijen ke AS Imbas Trump Ngotot Ambil Kendali Greenland
Dunia
Trump Tetap Salahkan Rusia di Balik Rencana Ambil Greenland
Greenland merupakan wilayah otonom Denmark yang telah lama menarik minat Amerika Serikat karena lokasinya yang strategis dan sumber daya mineral melimpah
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Trump Tetap Salahkan Rusia di Balik Rencana Ambil Greenland
Indonesia
Uji Materi UU Pers oleh Iwakum Dikabulkan MK, Perlindungan Wartawan Dipertegas
Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi UU Pers yang diajukan Iwakum. Perlindungan wartawan pun akan dipertegas.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Uji Materi UU Pers oleh Iwakum Dikabulkan MK, Perlindungan Wartawan Dipertegas
Bagikan