Pemerintah Siapkan Sejumlah Kebijakan Hadapi Perekonomian 2023


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Humas Menko Pereknomian)
MerahPutih.com - Sejumlah kebijakan utama dipersiapkan pemerintah menghadapi perekonomian tahun 2023 yang berpotensi mengalami krisis global.
Kebijakan yang bakal diambil pemerintah yakni terkait bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Perpu Cipta Kerja.
Baca Juga:
Cak Imin Bakal Bahas Koalisi dengan Airlangga Hartarto Besok
Pemerintah juga berkomitmen melakukan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045 melalui peningkatan hilirisasi industri, peningkatan kapasitas SDM salah satunya melalui Program Kartu Prakerja yang menjadi game changer di masa pandemi COVID-19 dan prakteknya membuat Indonesia menjadi perhatian dunia.
"Pemerintah juga berkomitmen menerapkan green economy yang pada konfrensi tingkat tinggi (KTT) G20 lalu telah didukung oleh berbagai investasi dan kesepakatan internasional. sebuah hal yang luar biasa," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam B-Universe Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (14/2).
Baca Juga:
Isi Pertemuan Surya Paloh dan Airlangga Hartarto di Kantor Golkar
Pemerintah juga membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan.
Menko Airlangga menuturkan, pemerintah berupaya menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui relokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
"Kita ketahui bahwa salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi itu adalah infrastruktur, dan infrastruktur dalam bentuk proyek besar ini diharapkan bisa menarik perekonomian nasional. Nah salah satunya dari IKN ini," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno

Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini

Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen

Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja

Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik

DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?

Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025

Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi

Riset Prasasti: ICOR Ekonomi Digital 4,3, Dinilai Lebih Efisien Dibanding 17 Sektor Lain
