Mula Akmal
MerahPutih.com - Sejumlah kebijakan utama dipersiapkan pemerintah menghadapi perekonomian tahun 2023 yang berpotensi mengalami krisis global.
Kebijakan yang bakal diambil pemerintah yakni terkait bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Perpu Cipta Kerja.
Baca Juga:
Cak Imin Bakal Bahas Koalisi dengan Airlangga Hartarto Besok
Pemerintah juga berkomitmen melakukan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045 melalui peningkatan hilirisasi industri, peningkatan kapasitas SDM salah satunya melalui Program Kartu Prakerja yang menjadi game changer di masa pandemi COVID-19 dan prakteknya membuat Indonesia menjadi perhatian dunia.
"Pemerintah juga berkomitmen menerapkan green economy yang pada konfrensi tingkat tinggi (KTT) G20 lalu telah didukung oleh berbagai investasi dan kesepakatan internasional. sebuah hal yang luar biasa," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam B-Universe Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (14/2).
Baca Juga:
Isi Pertemuan Surya Paloh dan Airlangga Hartarto di Kantor Golkar
Pemerintah juga membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan.
Menko Airlangga menuturkan, pemerintah berupaya menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui relokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
"Kita ketahui bahwa salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi itu adalah infrastruktur, dan infrastruktur dalam bentuk proyek besar ini diharapkan bisa menarik perekonomian nasional. Nah salah satunya dari IKN ini," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
