Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Perlu Genjot Wisata Halal


Masjid Raya Al Mashun dibangun pada tahun 1906 oleh Kesultanan Deli Melayu itu menjadi ikon Kota Medan. ANTARA FOTO/Septianda)
MerahPutih.Com - Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, wisata halal layak diusung jadi program pariwisata unggulan di daerah-daerah.
Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Satrya Yudha Wibowo mengatakan konsep wisata halal sangat perlu untuk mendukung pengembangan sektor kepariwisataan Sumut .
"Konsep itu bukan berkaitan dengan SARA, tapi untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan," katanya di Medan, Minggu (24/9).
Menurut Satrya wisata sebagaimana dilansir Antara, halal telah menjadi tren belakangan ini di sejumlah daerah untuk menimbulkan kenyamanan dan ketenangan bagi wisatawan muslim dari berbagai daerah, termasuk dari luar negeri untuk berkunjung.
Meski telah menjadi tren, namun sayangnya Sumut belum mampu merealisasikannya sehingga tidak terdaftar sebagai lokasi kunjungan yang direkomendasikan halal.
Pada awal Agustus 2017, Kementerian Pariwisata berupaya memperkuat konsep wisata halal itu dengan mengundang 10 provinsi yang menerapkannya yakni Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.
Pada 29-30 Agustus, dilakukan pertemuan serupa di Padang, Sumatera Barat dengan melibatkan sejumlah perusahaan travel yang menerapkan wisata halal.
"Namun lagi-lagi, Sumut tidak diundang," kata politisi yang berprofesi sebagai pengusaha travel tersebut.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku prihatin karena Sumut kurang diperhitungkan dalam konsep wisata halal meski provinsi itu memiliki Danau Toba yang ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata nasional.
Sumut dinilai perlu menerapkan konsep wisata halal tersebut di sejumlah lokasi, terutama di Danau Toba yang menjadi lokasi wisata andalan di provinsi itu.
"Konsep itu perlu dikembangkan di Danau Toba karena 80 persen pengunjungnya dari Malaysia," katanya.
Menyadari manfaatnya dalam pengembangan sektor kepariwisataan, negara luar seperti Jepang dan Korea Selatan juga menerapkan konsep wisata halal tersebut.
"Bahkan di Jepang, konsepnya dimulai dari bandara dengan menyiapkan musholla di bandara," katanya.
Di Bali, kata Satrya ada hotel di kawasan Kuta yang menerapkan konsep halal tersebut meski pekerja dan pelayannya 80 peraen beragama Hindu.
"Karena menerapkan konsep halal, hotelnya laris manis karena mendapatkan minat besar dari wisatawan muslim," katanya.(*)
Bagikan
Berita Terkait
Sumatera Utara Dilanda Cuaca Ekstrem Sepanjang Minggu, 10 Agustus 2025

7 Kabupaten di Sumatera Utara Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla

KPK Kulik Proses Pemenangan Tender Tersangka OTT Proyek Jalan di Pemprov Sumut

KPK Luruskan Informasi, 7 Orang Terjaring OTT Korupsi Proyek Jalan Sumut, Hanya 5 Ditetapkan Tersangka

KPK Sita Duit Rp 2,8 M dan 2 Senjata Api dari Rumah Orang Dekat Bobby Nasution

KPK Geledah Rumah Orang Dekat Bobby Nasution terkait Kasus Proyek Jalan di Sumut

Respons KPK soal Rumah Mewah yang Diduga Milik Topan Ginting

Istana Bantah Isu Kandungan Migas di Pulau Sengketa Aceh-Sumut, Anggap Cuma Rumor

4 Pulau Dikembalikan ke Aceh, Legislator: Berkat Kekompakan Elemen Bangsa

Apresiasi Keputusan Prabowo soal 4 Pulau Sengketa, Ketua Fraksi PKB: Jangan Berhenti di Atas Kertas
