Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Perlu Genjot Wisata Halal

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 24 September 2017
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Perlu Genjot Wisata Halal

Masjid Raya Al Mashun dibangun pada tahun 1906 oleh Kesultanan Deli Melayu itu menjadi ikon Kota Medan. ANTARA FOTO/Septianda)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, wisata halal layak diusung jadi program pariwisata unggulan di daerah-daerah.

Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Satrya Yudha Wibowo mengatakan konsep wisata halal sangat perlu untuk mendukung pengembangan sektor kepariwisataan Sumut .

"Konsep itu bukan berkaitan dengan SARA, tapi untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan," katanya di Medan, Minggu (24/9).

Menurut Satrya wisata sebagaimana dilansir Antara, halal telah menjadi tren belakangan ini di sejumlah daerah untuk menimbulkan kenyamanan dan ketenangan bagi wisatawan muslim dari berbagai daerah, termasuk dari luar negeri untuk berkunjung.

Meski telah menjadi tren, namun sayangnya Sumut belum mampu merealisasikannya sehingga tidak terdaftar sebagai lokasi kunjungan yang direkomendasikan halal.

Pada awal Agustus 2017, Kementerian Pariwisata berupaya memperkuat konsep wisata halal itu dengan mengundang 10 provinsi yang menerapkannya yakni Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.

Pada 29-30 Agustus, dilakukan pertemuan serupa di Padang, Sumatera Barat dengan melibatkan sejumlah perusahaan travel yang menerapkan wisata halal.

"Namun lagi-lagi, Sumut tidak diundang," kata politisi yang berprofesi sebagai pengusaha travel tersebut.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku prihatin karena Sumut kurang diperhitungkan dalam konsep wisata halal meski provinsi itu memiliki Danau Toba yang ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata nasional.

Sumut dinilai perlu menerapkan konsep wisata halal tersebut di sejumlah lokasi, terutama di Danau Toba yang menjadi lokasi wisata andalan di provinsi itu.

"Konsep itu perlu dikembangkan di Danau Toba karena 80 persen pengunjungnya dari Malaysia," katanya.

Menyadari manfaatnya dalam pengembangan sektor kepariwisataan, negara luar seperti Jepang dan Korea Selatan juga menerapkan konsep wisata halal tersebut.

"Bahkan di Jepang, konsepnya dimulai dari bandara dengan menyiapkan musholla di bandara," katanya.

Di Bali, kata Satrya ada hotel di kawasan Kuta yang menerapkan konsep halal tersebut meski pekerja dan pelayannya 80 peraen beragama Hindu.

"Karena menerapkan konsep halal, hotelnya laris manis karena mendapatkan minat besar dari wisatawan muslim," katanya.(*)

#Tujuan Wisata Halal #Sumatera Utara #Wisata Sumatera Utara
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Sumatera Utara Dilanda Cuaca Ekstrem Sepanjang Minggu, 10 Agustus 2025
Hal ini berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
Sumatera Utara Dilanda Cuaca Ekstrem Sepanjang Minggu, 10 Agustus 2025
Indonesia
7 Kabupaten di Sumatera Utara Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla
Demikian dilaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara.
Frengky Aruan - Senin, 21 Juli 2025
7 Kabupaten di Sumatera Utara Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla
Indonesia
KPK Kulik Proses Pemenangan Tender Tersangka OTT Proyek Jalan di Pemprov Sumut
ASN atas nama Muhammad Haldun dan Ryan Muhammad itu dicecar terkait proses pemenangan tender
Wisnu Cipto - Jumat, 11 Juli 2025
KPK Kulik Proses Pemenangan Tender Tersangka OTT Proyek Jalan di Pemprov Sumut
Indonesia
KPK Luruskan Informasi, 7 Orang Terjaring OTT Korupsi Proyek Jalan Sumut, Hanya 5 Ditetapkan Tersangka
KPK pada 28 Juni 2025 menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi dua klaster
Frengky Aruan - Senin, 07 Juli 2025
KPK Luruskan Informasi, 7 Orang Terjaring OTT Korupsi Proyek Jalan Sumut, Hanya 5 Ditetapkan Tersangka
Indonesia
KPK Sita Duit Rp 2,8 M dan 2 Senjata Api dari Rumah Orang Dekat Bobby Nasution
KPK rampung menggeledah rumah kediaman eks Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Topan Obaja Putra Ginting, Rabu (2/7).
Frengky Aruan - Rabu, 02 Juli 2025
KPK Sita Duit Rp 2,8 M dan 2 Senjata Api dari Rumah Orang Dekat Bobby Nasution
Indonesia
KPK Geledah Rumah Orang Dekat Bobby Nasution terkait Kasus Proyek Jalan di Sumut
Saat Bobby menjabat Wali Kota Medan, Topan duduk sebagai Pelaksana tugas (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan sebelum kemudian menjadi Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut.
Frengky Aruan - Rabu, 02 Juli 2025
KPK Geledah Rumah Orang Dekat Bobby Nasution terkait Kasus Proyek Jalan di Sumut
Indonesia
Respons KPK soal Rumah Mewah yang Diduga Milik Topan Ginting
Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting sempat disorot publik karena diduga memiliki sebuah rumah mewah di Kota Medan.
Frengky Aruan - Selasa, 01 Juli 2025
Respons KPK soal Rumah Mewah yang Diduga Milik Topan Ginting
Indonesia
Istana Bantah Isu Kandungan Migas di Pulau Sengketa Aceh-Sumut, Anggap Cuma Rumor
Empat pulau sengketa yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Juni 2025
Istana Bantah Isu Kandungan Migas di Pulau Sengketa Aceh-Sumut, Anggap Cuma Rumor
Indonesia
4 Pulau Dikembalikan ke Aceh, Legislator: Berkat Kekompakan Elemen Bangsa
Anggota Komisi V DPR RI dari asal Dapil Aceh, H Ruslan Daud mengaku bersyukur dan mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto
Frengky Aruan - Rabu, 18 Juni 2025
4 Pulau Dikembalikan ke Aceh, Legislator: Berkat Kekompakan Elemen Bangsa
Indonesia
Apresiasi Keputusan Prabowo soal 4 Pulau Sengketa, Ketua Fraksi PKB: Jangan Berhenti di Atas Kertas
Presiden Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang sebelumnya disengketakan, resmi masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.
Frengky Aruan - Selasa, 17 Juni 2025
Apresiasi Keputusan Prabowo soal 4 Pulau Sengketa, Ketua Fraksi PKB: Jangan Berhenti di Atas Kertas
Bagikan