Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang serius menggodok berbagai strategi untuk memberantas tawuran yang meresahkan.
Upaya ini melibatkan beragam pendekatan, mulai dari kolaborasi dengan kriminolog dan psikolog, peluncuran kampanye masif #JagaJakarta, hingga rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran.
Pembahasan mendalam mengenai isu ini telah dilakukan dalam rapat koordinasi lintas sektor, dihadiri oleh jajaran staf khusus, tenaga ahli gubernur, sekretaris daerah, serta kepala dinas dan direksi BUMD terkait.
Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, menyoroti bahwa tawuran di Jakarta seolah menjadi masalah kronis dengan akar penyebab yang kompleks. Oleh karena itu, langkah konkret dari Pemprov DKI sangat dinantikan publik.
“Tawuran di Jakarta seperti menjadi masalah turun-temurun dengan beragam penyebab," ujar Firdaus, Kamis (26/6).
Baca juga:
Polisi Tahan 2 Penolong Korban Tewas Tawuran Kebon Nanas ke RS, Diperiksa Jadi Saksi
Sebagai bagian dari solusi komprehensif, Pemprov DKI Jakarta berencana menjalin kerja sama dengan para ahli dari berbagai universitas untuk merumuskan penanganan yang lebih efektif.
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas. Ia mengusulkan penerapan teori "broken windows," di mana pelanggaran kecil pun harus segera ditindak demi mencegah masalah yang lebih besar.
Di sisi lain, Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Soemarno, mengusulkan kampanye besar #JagaJakarta sebagai salah satu pendekatan preventif.
Ia juga mendorong intensifikasi patroli oleh Forkopimda dan pemanfaatan teknologi canggih seperti kamera pengawas (CCTV) berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memantau area rawan.
Baca juga:
Orang Tua Tolak Autopsi Remaja Korban Tawuran Kebon Nanas, Polisi Masih Buru Pelaku
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, menambahkan pentingnya kajian pendekatan ekonomi dan sosial sebagai solusi jangka panjang. Ia bahkan mengemukakan ide pemberian insentif bagi wilayah yang bebas tawuran dan disinsentif untuk daerah yang sering terlibat konflik.
Tak hanya itu, dalam forum tersebut juga muncul usulan krusial untuk segera membentuk Satgas Penertiban Tawuran sebagai garda terdepan. "Satgas penertiban harus segera dibentuk, dan operasi lapangan tetap harus dijalankan secara masif," tegas Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Wisnu Permadi.
