Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengusaha perhotelan masih merasa resah hingga kini terkait pengawasan pemerintah untuk aplikasi dan platform digital untuk pemesanan kamar hotel, atau Online Travel Agencies.
Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan aplikasi atau platform digital tersebut harus memiliki badan usaha tetap.
Meskipun mereka berkontribusi terhadap peningkatan jumlah permintaan kamar hotel, menurut Maulana, dampak dari banyaknya aplikasi dan platform yang tidak berbadan hukum, tapi mempunyai basis pengguna di Indonesia menyebabkan hilangnya potensi penambahan pendapatan asli daerah (PAD) untuk kawasan pariwisata.
Wakil Ketua Umum PHRI ini mengatakan banyak peraturan dan kebijakan yang berbenturan ketika dikaitkan ke pengaturan dan pengawasan aplikasi dan platform digital.
"Sehingga menciptakan persaingan tidak sehat. Misalnya pengusaha akomodasi dibawah 10 kamar pada umumnya tidak mempekerjakan karyawan sesuai perundang-undangan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/11)
Selain itu ada beberapa resiko karena mudahnya memesan kamar melalui online, sehingga aspek safety bisa dipertaruhkan, menyebabkan kamar hotel rentan menjadi fasilitas kegiatan terlarang, seperti teroris atau bahkan prostitusi.
Pelaku industri perhotelan memang tengah gencar mengkritisi Online Travel Agencies (OTA), lantaran banyak OTA asing melalaikan kewajiban membayar pajak luar negeri atau PPh Pasal 26. (*)
