Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Anggaran subsidi energi pada RAPBN 2025 dipastikan menurun dari Rp 204,5 triliun menjadi Rp 203,4 triliun. Di mana, kesepakatan di Panja A adalah Rp 203,4 triliun atau turun Rp 1,1 triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penurunan ini karena asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang juga berubah dari Rp 16.100 menjadi Rp 16.000 per dolar AS.
Dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ia menyampaikan bahwa anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) menurun dari Rp 114,3 triliun menjadi Rp 113,7 triliun.
Sri mengatakan, hal itu disebabkan oleh adanya penyesuaian anggaran subsidi untuk jenis BBM tertentu dan LPG 3 kg masing-masing sebesar Rp 40 miliar dan Rp 600 miliar karena perubahan asumsi kurs tersebut.
Baca juga:
Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK, DPR Sebut Rumit dan Rentan Kebocoran Data
Selain anggaran subsidi BBM dan LPG, Sri Mulyani menuturkan bahwa rancangan anggaran untuk subsidi listrik juga turun sebesar Rp 500 miliar dari Rp 90,2 triliun menjadi Rp 89,7 triliun.
Ia mengatakan, penyesuaian subsidi sebesar Rp 1,1 triliun tersebut rencananya digunakan untuk menambah pembayaran kompensasi BBM dan listrik pada tahun depan.
"Seperti diketahui bahwa kompensasi BBM dan listrik itu selalu dibayar kalau keuangan negara sehat dan baik, tiga kuartal (kuartal I hingga kuartal III 2024) pasti kami penuhi (pembayaran kompensasinya)," katanya.
Pada kuartal IV tahun ini, pembayaran kompensasi akan dilakukan pada tahun depan, mengingat anggaran pada kuartal terakhir tersebut harus diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.
Baca juga:
"Jadi, dalam hal ini, pada 2025 pasti akan masih ada tagihan dari kompensasi BBM dan listrik yang berasal dari kuartal terakhir 2024," katanya.
