Pemerintah Harus Kejar Target Vaksin Booster Pertama untuk Masyarakat

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 31 Juli 2022
Pemerintah Harus Kejar Target Vaksin Booster Pertama untuk Masyarakat

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI mendukung program pemberian dosis keempat vaksin COVID-19 (booster kedua) yang kini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong Pemerintah agar segera mengejar target jumlah pemberian booster pertama untuk masyarakat umum, mengingat cakupannya masih rendah.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Siapkan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat Umum

“Pemberian booster kedua bagi tenaga kesehatan perlu dilakukan mengingat tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling berisiko tertular karena berada di garda terdepan penanggulangan COVID-19,” tutur Puan dalam keterangan persnya, Minggu (31/7).

Berdasarkan informasi yang ia terima, kasus COVID-19 mengalami lonjakan yang cukup signifikan sejak beberapa waktu terakhir ini. Bahkan, penambahan kasus sudah mencapai lebih dari 7 ribu dalam satu hari.

Sehingga, menurutnya, nakes harus menjadi prioritas vaksinasi booster kedua, menyusul adanya dua dokter yang meninggal dunia saat varian baru Omicron merebak di Indonesia.

Maka, Puan menegaskan sasaran pertama program vaksinasi dosis keempat adalah 4 juta nakes di seluruh Indonesia. Ia mengimbau agar seluruh nakes yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 booster pertama enam bulan lalu agar segara lanjut mengikuti program vaksin booster kedua.

Puan juga berharap, pemerintah menyiapkan vaksin COVID-19 sebanyak-banyaknya agar program vaksinasi booster kedua bisa segera diberikan kepada masyarakat umum. Dari sudut pandangnya, para ahli menyebutkan dibutuhkan dosis keempat untuk kembali menguatkan kekebalan tubuh agar imunitas masyarakat tetap terjaga, sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran varian COVID-19 baru.

“Tetapi penurunan antibodi setelah enam bulan vaksinasi dikhawatirkan membuat warga rentan terserang COVID-19. Apalagi menurut para ahli, Omicron varian BA.5 kemungkinannya lebih tinggi memicu reinfeksi. Mengingat tidak hanya tenaga kesehatan yang berisiko tertular, vaksinasi booster kedua perlu diperluas untuk masyarakat umum. Khususnya bagi lansia dan kelompok rentan lain,” jelas politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Baca Juga:

1,9 Juta Tenaga Kesehatan Bersiap Jalani Vaksin Booster Kedua

Puan mengingatkan Pemerintah untuk lebih serius lantaran cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama masih berada di angka 25 persen dari target per Juli ini. Baginya, angka tersebut jauh di bawah cakupan 2 dosis vaksin sebelumnya.

“Dengan masih rendahnya cakupan vaksin dosis ketiga atau booster pertama, DPR menilai pemerintah perlu melakukan upaya khusus dan sosialisasi yang lebih optimal. Termasuk dengan menggandeng pihak swasta maupun berbagai kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program vaksinasi booster,” terang Puan.

Puan menyebut, rendahnya cakupan booster pertama akan berdampak pada kekebalan komunitas, terutama di tengah pemulihan ekonomi nasional. Sementara, kata Puan, mobilitas masyarakat saat ini telah kembali normal.

“Intervensi melalui kebijakan yang mewajibkan booster harus lebih diperbanyak. Dengan begitu, kesadaran masyarakat untuk menerima vaksin dosis ketiga akan meningkat,” ungkapnya. (Bob)

Baca Juga:

Percepat Pencairan Tunjangan, Pemkot Solo Sisir ASN yang Belum Booster

#Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #Puan Maharani
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peningkatan keselamatan pada transportasi kereta api, menyusul tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Indonesia
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Puan menegaskan proses legislasi tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak menutup akses publik.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Indonesia
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kasus BNI yang menggelapkan uang jemaat. Ia mendesak adanya evaluasi tata kelola dan perlindungan nasabah.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Indonesia
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Mengajak semua pihak menegaskan kembali peran perempuan bagi kemajuan bangsa dan negara.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Indonesia
UU PPRT Disahkan DPR, Jadi Tonggak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR RI mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Selasa (21/4). Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
UU PPRT Disahkan DPR, Jadi Tonggak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Indonesia
DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pengesahan RUU PPRT dan PSDK
DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa (21/4). Rapat tersebut membahas pengesahan RUU PPRT dan PSDK.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pengesahan RUU PPRT dan PSDK
Bagikan