Pemerintah Diminta Siapkan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat Umum

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan mulai memberikan vaksinasi COVID-19 booster kedua yang saat ini dipriorotaskan kepada tenaga kesehatan (nakes). Pemberian booster kedua bagi tenaga kesehatan perlu dilakukan mengingat tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia.

"Tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling berisiko tertular karena berada di garda terdepan penanggulangan COVID-19,” kata Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Sabtu (30/7).

Baca Juga

Vaksinasi Dosis Keempat tidak Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Berdasarkan informasi yang ia terima, kasus COVID-19 mengalami lonjakan yang cukup signifikan sejak beberapa waktu terakhir ini. Bahkan, penambahan kasus sudah mencapai lebih dari 7 ribu dalam satu hari. Sehingga, menurutnya, nakes harus menjadi prioritas vaksinasi booster kedua, menyusul adanya dua dokter yang meninggal dunia saat varian baru Omicron merebak di Indonesia

Maka, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut menegaskan sasaran pertama program vaksinasi dosis keempat adalah empat juta nakes di seluruh Indonesia. Ia mengimbau agar seluruh nakes yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 booster pertama enam bulan lalu agar segara lanjut mengikuti program vaksin booster kedua.

Puan juga berharap, pemerintah menyiapkan vaksin COVID-19 sebanyak-banyaknya agar program vaksinasi booster kedua bisa segera diberikan kepada masyarakat umum.

Dari sudut pandangnya, para ahli menyebutkan dibutuhkan dosis keempat untuk kembali menguatkan kekebalan tubuh agar imunitas masyarakat tetap terjaga, sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran varian COVID-19 baru.

“Tetapi penurunan antibodi setelah enam bulan vaksinasi dikhawatirkan membuat warga rentan terserang COVID-19. Mengingat tidak hanya tenaga kesehatan yang berisiko tertular, vaksinasi booster kedua perlu diperluas untuk masyarakat umum. Khususnya bagi lansia dan kelompok rentan lain,” ujarnya

Baca Juga

Sentra Vaksinasi Disediakan saat Peresmian JIS

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu turut mengingatkan Pemerintah untuk lebih serius lantaran cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama masih berada di angka 25 persen dari target per Juli ini. Baginya, angka tersebut jauh di bawah cakupan dua dosis vaksin sebelumnya.

“Dengan masih rendahnya cakupan vaksin dosis ketiga atau booster pertama, DPR menilai pemerintah perlu melakukan upaya khusus dan sosialisasi yang lebih optimal. Termasuk dengan menggandeng pihak swasta maupun berbagai kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program vaksinasi booster,” terang Puan.

Puan menyebut, rendahnya cakupan booster pertama akan berdampak pada kekebalan komunitas, terutama di tengah pemulihan ekonomi nasional. Sementara, kata Puan, mobilitas masyarakat saat ini telah kembali normal.

"Intervensi melalui kebijakan yang mewajibkan booster harus lebih diperbanyak. Dengan begitu, kesadaran masyarakat untuk menerima vaksin dosis ketiga akan meningkat,” ungkapnya.

Berdasarkan penelitian, vaksinasi booster COVID-19 dapat mengurangi risiko gejala berat pada kasus Omicron BA.5 ketimbang Omicron BA.2. DPR mengajak masyarakat yang belum menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga untuk segera mendatangi pusat-pusat vaksinasi dan menerima booster agar kekebalan tubuh lebih terjaga di tengah peningkatan kasus Corona.

“Ancaman COVID-19 masih tetap perlu diwaspadai, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan. Masyarakat tidak boleh lengah dengan varian COVID-19 yang bisa dengan mudah menular. Menjaga diri sendiri, artinya turut menjaga keluarga dari ancaman virus,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

1,9 Juta Tenaga Kesehatan Bersiap Jalani Vaksin Booster Kedua