Pemerintah Gelontorkan 23,6 Persen Dari APBN Buat Pemulihan Ekonomi

MerahPutih.com - Indonesia menggelontorkan uang sekitar USD 45,9 miliar dalam APBN tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi akibat hantaman wabah COVID-19. Bila dikonversi, menjadi rupiah setara dengan Rp 656,3 triliun dengan kurs Rp 14.300 per dolar AS.

"Pada 2021, Pemerintah Indonesia telah mengucurkan sekitar USD 45,9 miliar atau 23,6 persen dari total belanja 2021 untuk benar-benar mendukung pemulihan ekonomi Indonesia," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam agenda Finance Track Main & Side Event February Series G20 secara virtual, Rabu (16/2).

Baca Juga:

Mata Uang Lokal Jadi Transaksi Bilateral Pemulihan Ekonomi Global

Menteri Sri mengungkapkan, awal mula pandemi masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu, pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi keruntuhan ekonomi akibat jatuhnya mobilitas masyarakat.

"Mulai dari mengamankan sisi kesehatan, sistem keuangan hingga insentif untuk masyarakat yang terdampak COVID-19," katanya.

Pada kuartal II tahun 2021, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh positif di atas 7 persen ditopang oleh seluruh aspek, mulai dari ekspor, konsumsi rumah tangga hingga investasi.

Kuartal III, tekanan kembali datang lewat varian Delta atau pada pertengahan 2021 dan membuat pemerintah menginjak rem darurat agar penyebaran tidak semakin masif. Beruntung hal tersebut bisa ditangani dalam waktu dekat, sehingga dampak ke ekonomi tidak terlalu berat.

Pemulihan ekonomi akhirnya kembali ke jalur semula pada kuartal IV, yang berhasil tumbuh 5,02 persen. Perbaikan ekonomi di kuartal IV tahun 2021 didorong oleh sisi permintaan dan penawaran.

"Kita menutup 2021 dengan pertumbuhan positif 3,6 persen," papar Menteri Mulyani.

Output perekonomian Indonesia, juga sudah unggul dan melampaui level sebelum pandemi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan pemulihan yang cepat.

Pencapaian itu, dimungkinkan karena laju pemulihan di masa pandemi kali ini jauh lebih cepat, jika dibandingkan dengan pengalaman Indonesia sendiri saat mengalami krisis ekonomi 1998.

"Pemerintah Indonesia akan terus mencoba menggunakan kebijakan dengan seefektif mungkin. Oleh karena itu, proses pemulihan ini masih perlu terus didukung oleh kebijakan kita terutama dari sisi fiskal," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Delegasi G20 Susun Komunike Pemulihan Ekonomi