Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Catatan DPR Soal COVID-19
Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/HO)
Merahputih.com - Ketua DPR, Puan Maharani menegaskan terdapat sejumlah catatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar meningkatkan kinerja penanganan COVID-19 dan berdampak positif.
"Pertama, mempercepat efektifitas penyerapan anggaran penanganan COVID-19 khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral dan pemda, serta dukungan UMKM," ujar Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).
Baca Juga
Perkembangan COVID-19 Juni, Angka Positivity Rate Lebih Rendah daripada Bulan Mei
Kedua, pemerintah perlu memperkuat dan mempertajam program perlindungan sosial dan pemberdayaan rakyat yang diarahkan pada 40 persen masyarakat terbawah agar tepat sasaran dan tepat manfaat sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Ketiga, Pemerintah perlu meningkatkan sinergi kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara berkesinambungan.
"Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui alat kelengkapan dewan, Komisi, telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja, khususnya terkait penanggulangan COVID-19 sesuai dengan bidang Komisi," beber dia.
Baca Juga:
Pimpinan DPR, sebagaimana dikutip Antara, melalui rapat konsultasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah mendukung upaya BPK untuk memitigasi penggunaan dana penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
DPR Apresiasi Mundurnya Dirut, BEI Perlu Pemimpin Paham Dinamika Global
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
BMKG dan BNPP Diminta Gandeng Influencer dan Aplikasi Populer Sebagai Modernisasi Early Warning System
Perkuat Sistem Pajak, DPR RI Pertahankan Pasal Kerahasiaan UU KUP
Dongkrak Produksi Petani, DPR Minta Plafon KUR di bawah Rp 10 Juta Dihitung Ulang