Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di dalam negeri terus meluas. Paling tidak, sudah ada 19 provinsi yang melaporkan kasus tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy perintahkan, percepatan vaksin bagi hewan ternak dipercepat dengan mengutamakan daerah prioritas yang terkena wabah cukup parah.
Baca Juga:
Pemerintah Percepat Vaksinasi PMK
"Sebaiknya percepatan pengadaan vaksin harus segera dilakukan, sebagaimana pemerintah menangani COVID-19," ungkap Muhadjir di Jakarta, Selasa (21/6).
Ia menegaskan, penambahan vaksin dalam skala besar sangat diperlukan.
"Kita harus berburu vaksin, karena kita tidak bisa menunggu terlalu lama untuk mencegah penyebarannya," kata Muhadjir.
Saat ini, pemerintah telah mempersiapkan pengadaan 3 juta dosis vaksin PMK darurat. Pengadaan tahap pertama vaksin darurat sebanyak 800 ribu dosis dan tahap selanjutnya 2,2 juta dosis.
Vaksin untuk tahap pertama telah tiba pada hari minggu 12 Juni 2022 lalu sebanyak 10 ribu dosis dan telah dilakukan vaksinasi perdana pada 14 Juni 2022 lalu di dua peternakan sapi rakyat yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa-Timur.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 20 Juni 2022, sebanyak 206 kabupaten-kota di 19 provinsi Indonesia terdampak wabah PMK. Jumlah ternak yang terjangkiti PMK sebanyak 211.034 ekor, dengan hewan yang berhasil sembuh 66.582 ekor, masih sakit atau kasus aktif PMK sebanyak 141.342 ekor, dipotong bersyarat 1.888 ekor, dan hewan yang mati 1.222 ekor.
Provinsi yang terjangkiti PMK antara lain Jawa Timur (83.491), Nusa Tenggara Barat (31.845), Aceh (25.293), Jawa Tengah (24.076), Jawa Barat (24.076), Sumatera Utara (8.931), DI Yogyakarta (4.902), Sumatera Barat (3.628), Kepulauan Bangka Belitung (2.462).
Selanjutnya Kalimantan Barat (1.222), Banten (1.020), Jambi (617), DKI Jakarta (610), Lampung (323), Kalimantan Selatan (315), Riau (225), Sumatera Selatan (207), Kalimantan Tengah (194), dan Bengkulu (190).
Pemerintah membutuhkan sekitar 28 juta dosis vaksina dan saat ini yang sudah impor sebanyak 3 juta dosis. Tetapi dalam 3 bulan mendatang kemungkinan baru mampu mendatangkan 16 juta dosis dari importir penyedia vaksin. (Knu)
Baca Juga:
Vaksinasi PMK Diprioritaskan Untuk Hewan Sehat
