Susu Lokal Wajib 20 Persen di Program Makan Bergizi Gratis, Peternak Sapi Lokal Siap-Siap Kebanjiran Order

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 10 Juni 2025
Susu Lokal Wajib 20 Persen di Program Makan Bergizi Gratis, Peternak Sapi Lokal Siap-Siap Kebanjiran Order

Arsip - Pekerja membersihkan kandang sapi impor dari Australia di Fasilitas Instalasi Karantina Hewan, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (25/2/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Tim Pakar Susu Badan Gizi Nasional (BGN) dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Epi Taufik, menekankan bahwa susu yang akan didistribusikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib mengandung setidaknya 20 persen susu segar dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung peternak sapi perah lokal.

Menurut Epi, porsi susu harian yang akan diberikan bervariasi: 115 ml untuk anak usia PAUD hingga SD, dan 125 ml untuk siswa SMP-SMA. Dengan adanya syarat minimal 20 persen susu lokal, diharapkan produksi susu dari peternak rakyat dapat terserap maksimal.

"Dan semangat produksi juga akan terdorong," ujar Epi, Selasa (10//6).

Program ini menyasar tiga kelompok penerima utama yakni balita non-PAUD, ibu hamil dan menyusui, serta anak sekolah dari TK hingga SMA. Khusus untuk balita non-PAUD serta ibu hamil dan menyusui, jenis susu yang diberikan akan mengikuti peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait formula lanjutan dan minuman khusus. Sementara itu, siswa PAUD hingga SMA akan menerima susu olahan dalam bentuk pasteurisasi atau UHT.

Epi menjelaskan keunggulan masing-masing jenis susu. Susu pasteurisasi diproses dengan pemanasan minimal sehingga lebih segar, namun memerlukan penyimpanan dingin karena mudah rusak. Sebaliknya, susu UHT lebih praktis dalam distribusi karena dikemas dan diolah secara massal oleh industri.

Terkait pengadaan, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang akan mengolah susu sendiri akan bekerja sama dengan koperasi atau UMKM untuk pendistribusian ke sekolah. Untuk susu pasteurisasi, alur pengadaan melibatkan peternak, koperasi, dan UMKM. Sedangkan untuk susu UHT, peternak akan mengirim susu ke pabrik karena pengolahannya membutuhkan mesin industri.

BGN berkomitmen untuk terus mensosialisasikan standar pengadaan susu ini kepada seluruh Kepala SPPG. Mereka juga akan memastikan setiap SPPG memiliki fasilitas penyimpanan susu yang memadai sesuai spesifikasi BGN.

Meskipun demikian, Epi mengakui adanya tantangan besar terkait pengadaan susu untuk Program MBG. Salah satunya adalah rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan susu nasional, yang saat ini baru mencapai 20 persen.

"Sebelum Program MBG saja, kita hanya bisa memenuhi 20 persen kebutuhan susu. Kami berharap melalui program ini, di mana negara membeli susu secara rutin, uang pajak rakyat tidak digunakan untuk produk impor, melainkan untuk memacu produksi dalam negeri. Oleh karena itu, indikator susu segar dalam negeri ini menjadi krusial," tegas Epi Taufik.

#Makan Bergizi Gratis #Susu #Ternak Sapi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dapur Makan Bergizi Gratis Diminta Waspadai Pungutan Liar, Tidak Bayar ke Pegawai Ngaku Dari BGN
pihaknya terus melakukan monitoring terhadap keberadaan SPPG di lapangan.
Alwan Ridha Ramdani - 21 menit lalu
Dapur Makan Bergizi Gratis Diminta Waspadai Pungutan Liar, Tidak Bayar ke Pegawai Ngaku Dari BGN
Indonesia
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Disebut bentuk nyata pelaksanaan amanah Pasal 33 UUD 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Indonesia
Capaian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Program MBG Capai 1,4 Miliar Porsi Diminta Ojo Ngoyo
Presiden mengingatkan agar pelaksanaan program ini tetap mengedepankan kualitas dan kehati-hatian, tanpa memaksakan target secara berlebihan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Capaian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Program MBG Capai 1,4 Miliar Porsi Diminta Ojo Ngoyo
Indonesia
Limbah MBG Diduga Cemari Kampung, Warga Solo Minta Dapur SPPG Ditutup
Warga RT 01/RW 06 Banyuanyar, Sumarman, meminta agar dapur MBG ditutup karena diduga mencemari lingkungan sekitar.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Limbah MBG Diduga Cemari Kampung, Warga Solo Minta Dapur SPPG Ditutup
Indonesia
BGN Coret Ribuan Pendaftaran SPPG untuk MBG, Dinilai Tak Serius dan Lambat Membangun
1.414 usulan SPPG dihapus BGN akibat tak menunjukkan perkembangan pembangunan selama lebih dari 45 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 19 Oktober 2025
BGN Coret Ribuan Pendaftaran SPPG untuk MBG, Dinilai Tak Serius dan Lambat Membangun
Indonesia
Prabowo Klaim Makan Bergizi Ala Indonesia Ditiru Berbagai Negara, 112 Terapkan MBG
MBG yang digagas pemerintah Indonesia, hampir setahun terakhir ini, telah menjadi perhatian dan inspirasi bagi banyak negara di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Prabowo Klaim Makan Bergizi Ala Indonesia Ditiru Berbagai Negara, 112 Terapkan MBG
Indonesia
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Polri kini sudah memiliki 672 SPPG. Namun, SPPG Polri yang paling banyak berada di Jawa Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Indonesia
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Ahli Gizi mengatakan, bahwa SPPG Polri bisa menjadi role model dalam program MBG.
Soffi Amira - Kamis, 16 Oktober 2025
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Indonesia
SPPG Tak Sanggup Jangkau Siswa di Pelosok 3T, DPR Usulkan Solusinya
Dapur sekolah nantinya akan dikelola pihak sekolah bersama masyarakat sekitar, sesuai regulasi dan SOP dari Badan Gizi Nasional
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
SPPG Tak Sanggup Jangkau Siswa di Pelosok 3T, DPR Usulkan Solusinya
Indonesia
Penolakan SPPG Solo, Pengelola Bersedia Tampung Aspirasi
Diskusi bersama dilakukan untuk mendukung program MBG.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Penolakan SPPG Solo, Pengelola Bersedia Tampung Aspirasi
Bagikan