Pemerintah Bangun Duplikasi Jembatan Pulau Balang Buat Akses ke IKN Nusantara

MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun kembaran jembatan Pulau Balang sebagai penunjang untuk kelancaran arus lalu lintas transportasi menuju IKN Nusantara.

Pelaksana tugas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang menyatakan, pembangunan duplikasi bentang pendek jembatan Pulau Balang, karena dinilai jembatan yang ada saat ini tidak mampu menampung arus lalu lintas ketika IKN Nusantara telah terbangun.

Baca Juga:

Pembangunan IKN Nusantara Dapat Bantuan Teknis ADB

Kementerian PUPR, telah membuat perencanaan pembangunan duplikasi dengan anggaran pedoman perancang jembatan pelengkung (independent proof check/IPC) sekitar Rp 2,1 miliar, dan anggaran pembangunan fisik direncanakan Rp 331,88 miliar.

"Anggaran pembebasan lahan serta pembangunan duplikasi bentang pendek jembatan Pulau Balang itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN," katanya.

Ia menegaskan, pemerintah kabupaten hanya membantu dalam proses pembebasan lahan. Tetapi besaran anggaran pembebasan tanah belum diketahui karena belum ada informasi resmi dari pemerintah pusat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah menerbitkan SK (surat keputusan) Penlok (penetapan lokasi) pembangunan jembatan di Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam tersebut.

Duplikasi bentang pendek jembatan Pulau Balang dilakukan untuk mencegah kemacetan lalu lintas saat jembatan penghubung Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan dioperasikan pada 2024.

Duplikasi jembatan yang akan dibangun Kementerian PUPR tersebut, sejajar dengan bentang pendek jembatan Pulau Balang.

Pengerjaan bentang pendek jembatan Pulau Balang sepanjang 470 meter telah rampung pada 2015 dengan menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Timur sekitar Rp 425 miliar.

Sedangkan pengerjaan bentang panjang jembatan Pulau Balang sepanjang 804 meter selesai pada akhir 2020, dilakukan Kementerian PUPR menggunakan APBN lebih kurang Rp 1,3 triliun dengan pola kontrak tahun jamak.

Baca Juga:

Kawasan IKN Nusantara Bakal Kembali Jadi Wilayah Hutan Hujan Tropis