Pembiayaan MRT Fase II Tunggu Persetujuan DPRD

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Senin, 17 Juli 2017
Pembiayaan MRT Fase II Tunggu Persetujuan DPRD

Suasana pembangunan proyek depo Mass Rapid Transit (MRT) di Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (11/7). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu persetujuan dari DPRD DKI terkait pembiayaan pembangunan sarana transportasi Mass Rapid Transit (MRT) Fase II rute Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan.

"Kami sudah menyerahkan usulan pembiayaan MRT Fase II kepada DPRD DKI Jakarta. Tunggu keputusannya saja," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah di Jakarta, Minggu.

Setelah mendapatkan keputusan dari DPRD DKI Jakarta, menurut dia, usulan pembiayaan tersebut kemudian akan dilanjutkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Setelah itu, kami serahkan lagi usulan tersebut kepada Kementerian Keuangan. Terakhir, kami sampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)," ujar Saefullah.

Oleh karena itu, dia berharap pembahasan yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta mengenai usulan pembiayaan sarana transportasi berbasis rel tersebut dapat berjalan dengan cepat.

"Diharapkan pembahasannya bisa dilakukan dengan cepat. Apalagi rencananya, MRT Fase II itu akan mulai dibangun pada 2018 mendatang. Jadi, supaya bisa segera diproses semuanya," ungkap Saefullah.

MRT Fase II nantinya akan memiliki total panjang lintasan 8,3 kilometer dengan delapan stasiun bawah tanah (underground), yaitu Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, Kota dan Kampung Bandan.

Sementara itu, saat ini PT MRT Jakarta masih terus melakukan pembangunan MRT Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) yang ditargetkan akan beroperasi pada Maret 2019. (*)

Sumber: ANTARA

#MRT Jakarta #Transportasi Massal #Transportasi Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat
Nakamura menilai proyek ini melampaui sekadar infrastruktur
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Bagikan