Pembelaan Pemprov DKI Soal Serapan Anggaran Belum Capai Target

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 27 Desember 2019
 Pembelaan Pemprov DKI Soal Serapan Anggaran Belum Capai Target

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal banyak penyerapan anggaran yang dilakukan pada detik-detik pergantian tahun.

Diketahui lima hari jelang pergantian tahun, serapan anggaran DKI tahun 2019 masih belum mencapai target. Pada data pukul 20.00 WIB Kamis malam ini, realisasi anggaran masih mencapai 79,78 persen, dari target penyerapan sebesar 85 persen.

Baca Juga:

Penyerapan Anggaran DKI Capai 80 Persen, Anies: Insya Allah Terus Bertambah

Dilihat dari situs publik bapedadki.net, tercatat ada 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang realiasi anggarannya paling rendah atau belum maksimal.

Sekda DKI Jakarta Saefullah tegaskan pihaknya akan optimalkan penyerapan anggaran
Sekda DKI Jakarta Saefullah (Foto: ANTARA)

Posisi pertama ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota yang penyerapan anggarannya masih 48,13 persen atau Rp876 miliar dari total anggaran sebesar Rp1,82 triliun. Posisi kedua adalah Dinas Sumber Daya Air, penyerapan anggaran 54,9 persen atau Rp2,12 triliun dari total anggaran Rp3,87 triliun.

Posisi ketiga adalah Dinas Bina Marga dengan penyerapan anggaran sebesar 61,3 persen atau Rp2,31 triliun dari total anggaran Rp3,76 triliun.

Posisi keempat adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan serapan anggaran sebesar 63,88 persen atau Rp739,2 miliar dari total anggaran Rp1,15 triliun.

Posisi kelima adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan penyerapan anggaran sebesar 65,35 persen atau Rp435,7 miliar dari total anggaran Rp666,74 miliar.

"Kita tutup buku (penganggaran) kan Hari Selasa tanggal 31 Desember, Kita berharap, pada pukul 19.00 malam, realisasi anggaran itu sudah balance (seimbang)," kata Saefullah di Jakarta, Kamis (26/12).

Saefullah menuturkan, setelah tutup buku, Pemprov DKI akan menelisik realisasi tiap SKPD pada 2 Januari 2020. Dari situ, akan ketahuan mana dinas maupun suku dinas yang punya serapan anggaran tinggi maupun rendah.

Baca Juga:

Pemprov DKI Sebut Penyerapan APBD Jakarta 2019 Terbaik

Meski demikian, Saefullah sangsi serapan anggaran bakal mencapai target sebesar 85 persen. Menurut dia, maksimal anggaran akan tereksekusi pada angka angka 83,42 persen.

"Tapi ini lebih bagus dari tahun lalu, sebesar 81,78 persen," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Penyerapan Anggaran DKI Jakarta Capai 85 Persen dari Total APBD 2017

#Pemprov DKI #Saefullah #Penyerapan Anggaran #APBD DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Indonesia
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Perangkat daerah diminta mempercepat penyelesaian kegiatan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada November dan Desember.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
DPRD DKI dan TAPD menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,56 triliun. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Indonesia
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas dimulai Januari 2027 dan rampung pada Agustus 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Bagikan