Pelni Mulai Berlakukan Tarif Diskon 50 Persen, Kuota Habis Harga Normal

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Juni 2025
Pelni Mulai Berlakukan Tarif Diskon 50 Persen, Kuota Habis Harga Normal

Para penumpang yang turun di Pelabuhan Jayapura, Papua. (ANTARA/HO- Dokumentasi Sakti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelni (Persero) mulai memberikan stimulus ekonomi sesuai perintah pemerintah dengan memberikan diskon harga tiket.

Pelni Cabang Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, secara resmi melaksanakan program stimulus yaitu pemberian diskon tarif kapal penumpang sebesar 50 persen dari tarif dasar.

Kepala Cabang PT Pelni Pangkalan Bun Suwadi mengatakan, program ini merupakan bentuk kontribusi Pelni dalam mendukung program pemerintah, sekaligus memberi kemudahan kepada masyarakat menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah.

"Melalui program tersebut merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong stabilisasi ekonomi nasional melalui sektor transportasi laut," katanya

Baca juga:

Catat, Rute Kereta Api Jarak Jauh yang Dapat Diskon 30 Persen Mulai Hari Ini

.

Program tersebut juga merupakan kepedulian Kementerian Perhubungan via PT Pelni sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung program pemerintah, sekaligus memberi kemudahan kepada masyarakat menjelang liburan anak sekolah.

Program tersebut berlaku untuk periode pembelian dan keberangkatan mulai 5 Juni 2025 sampai dengan 31 Juli 2025.

"Program ini mencakup seluruh kelas pelayanan kapal penumpang Pelni baik kelas ekonomi maupun kelas non-ekonomi, termasuk tiket non-seat," ujarnya lagi.

Suwadi menjelaskan, ada beberapa syarat utama dalam program tersebut, di antaranya diskon sebesar 50 persen dari tarif dasar tidak termasuk asuransi dan tiket masuk pelabuhan, diskon tidak berlaku untuk keberangkatan bulan Agustus dan seterusnya.

Pembelian tiket sebelum tanggal 5 Juni 2025 tidak dapat mengklaim pengembalian selisih harga, dan diskon tersebut berlaku di seluruh saluran pembelian tiket resmi PT Pelni.

"Untuk program ini kuota tiket diskon terbatas dan dikelola secara sistem otomatis," katanya.

Ia menegaskan, jika kuota habis, akan berlaku tarif normal dan pada saat keberangkatan, penumpang wajib menunjukkan identitas asli yang sesuai dengan data pada tiket serta tiket dengan diskon masih dapat dibatalkan, dijadwal ulang (reschedule), dan lainnya, sesuai kebijakan yang berlaku.

"Masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan lautnya dan memanfaatkan program ini sebelum kuota habis serta melakukan pembelian tiket melalui aplikasi pelni mobile," ujarnya. (*)

#Diskon Tiket Kapal #PT Pelni #Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Indonesia
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
BI melaporkan ULN Indonesia triwulan II-2026 naik 4,4% yoy menjadi USD 453,4 miliar dengan rasio ULN terhadap PDB 30,6%.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dalam 13 Tahun, Mengapa Prabowo Patok Target Luar Biasa di 2027?
Sepanjang semester I 2026, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,45 persen (yoy)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2026
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dalam 13 Tahun, Mengapa Prabowo Patok Target Luar Biasa di 2027?
Indonesia
Prabowo Ungkap Ekonomi Indonesia Tetap Berdiri Tegak, Pertumbuhan Semester I 2026 Tertinggi dalam 13 Tahun
Prabowo menyebut ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh pada level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pendapatan negara hingga Juli tumbuh 21,3%.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Ungkap Ekonomi Indonesia Tetap Berdiri Tegak, Pertumbuhan Semester I 2026 Tertinggi dalam 13 Tahun
Indonesia
Ekonom Dorong BI Kurangi Ketergantungan SRBI untuk Perkuat Stabilitas Rupiah
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai tingginya imbal hasil instrumen keuangan belum cukup menopang rupiah. Ia mendorong BI mengubah bauran kebijakan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
Ekonom Dorong BI Kurangi Ketergantungan SRBI untuk Perkuat Stabilitas Rupiah
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Bagikan