Pekerja Indonesia Masih Didominasi Lulusan SD, Kesejangan Bakal Makin Melebar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 10 Februari 2026
Pekerja Indonesia Masih Didominasi Lulusan SD, Kesejangan Bakal Makin Melebar

Antusias Para Pencari Kerja di Ajang Jakarta Job Fair 2024

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Berdasarkan data BPS per Februari 2026, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 155,27 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34,63 persen merupakan lulusan SD. Sementara itu, lulusan SMP 17,31 persen, lulusan SMA tercatat sebesar 20,99 persen, dan lulusan SMK 14,06 persen.

Adapun penduduk bekerja yang pernah mengenyam pendidikan tinggi hanya sekitar 13 persen, terdiri dari 10,81 persen lulusan diploma IV, S1, S2, dan S3, serta 2,20 persen lulusan diploma I/II/III.

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menyoroti data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkap bahwa mayoritas penduduk bekerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD). Fakta ini menjadi masalah besar bagi daya saing Indonesia dalam kompetisi global.


“Data dari BPS menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tenaga kerja kita masih rendah. Jika lebih dari 34,63 persen pekerja hanya berijazah SD dan hanya sekitar 13 persen yang berpendidikan tinggi, maka ini menjadi tantangan besar bagi peningkatan daya saing bangsa,” ujar Habib Syarief, Selasa (10/2).

Baca juga:

Pengangguran Lulusan SMK Makin Banyak, Kadin Ingin Diikutkan Program Magang Nasional


Habib Syarief menilai kondisi ini sangat memprihatinkan dan menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan nasional. Hal itu merupakan masalah besar yang tak boleh dibiarkan. Menurutnya, rendahnya tingkat pendidikan pekerja berimplikasi langsung pada kompetensi dan produktivitas tenaga kerja nasional.


"Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar kesenjangan kesejahteraan,” katanya.

Sebagai anggota Komisi X yang membidangi pendidikan, Habib Syarief menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di seluruh Indonesia.


“Pemerintah harus berusaha keras agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Minimal mereka harus lulus SMA atau SMK, bahkan didorong untuk melanjutkan hingga perguruan tinggi. Pendidikan adalah kunci mobilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.

Legislator asal Jawa Barat ini juga menyatakan keyakinannya bahwa kemajuan pendidikan akan berdampak langsung pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, kualitas pendidikan akan sangat menentukan kemajuan suatu bangsa.

“Jika anak-anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang baik hingga perguruan tinggi, maka kualitas sumber daya manusia kita akan meningkat. Pada akhirnya, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” pungkasnya. (Pon)

#Pengangguran #Tingkat Pengangguran #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 50 anggota DPR disebut sudah menandatangani dukungan dan surat telah diserahkan ke pimpinan DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Bagikan