Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Berdasarkan data BPS per Februari 2026, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 155,27 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34,63 persen merupakan lulusan SD. Sementara itu, lulusan SMP 17,31 persen, lulusan SMA tercatat sebesar 20,99 persen, dan lulusan SMK 14,06 persen.
Adapun penduduk bekerja yang pernah mengenyam pendidikan tinggi hanya sekitar 13 persen, terdiri dari 10,81 persen lulusan diploma IV, S1, S2, dan S3, serta 2,20 persen lulusan diploma I/II/III.
Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menyoroti data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkap bahwa mayoritas penduduk bekerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD). Fakta ini menjadi masalah besar bagi daya saing Indonesia dalam kompetisi global.
“Data dari BPS menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tenaga kerja kita masih rendah. Jika lebih dari 34,63 persen pekerja hanya berijazah SD dan hanya sekitar 13 persen yang berpendidikan tinggi, maka ini menjadi tantangan besar bagi peningkatan daya saing bangsa,” ujar Habib Syarief, Selasa (10/2).
Baca juga:
Pengangguran Lulusan SMK Makin Banyak, Kadin Ingin Diikutkan Program Magang Nasional
Habib Syarief menilai kondisi ini sangat memprihatinkan dan menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan nasional. Hal itu merupakan masalah besar yang tak boleh dibiarkan. Menurutnya, rendahnya tingkat pendidikan pekerja berimplikasi langsung pada kompetensi dan produktivitas tenaga kerja nasional.
"Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar kesenjangan kesejahteraan,” katanya.
Sebagai anggota Komisi X yang membidangi pendidikan, Habib Syarief menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di seluruh Indonesia.
“Pemerintah harus berusaha keras agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Minimal mereka harus lulus SMA atau SMK, bahkan didorong untuk melanjutkan hingga perguruan tinggi. Pendidikan adalah kunci mobilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.
Legislator asal Jawa Barat ini juga menyatakan keyakinannya bahwa kemajuan pendidikan akan berdampak langsung pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, kualitas pendidikan akan sangat menentukan kemajuan suatu bangsa.
“Jika anak-anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang baik hingga perguruan tinggi, maka kualitas sumber daya manusia kita akan meningkat. Pada akhirnya, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” pungkasnya. (Pon)
