Andika Pratama
MerahPutih.com - Pegiat HAM di Papua meminta kepada pemerintah dan Negara Republik Indonesia untuk proses hukum pelaku tindak kekerasan di Kabupaten Nduga, Papua, pada awal Desember.
Direktur perhimpunan advokasi kebijakan (PAK) HAM Provinsi Papua Mathius Murib di Mbua, Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Senin (24/12), mengatakan negara dan pemerintah harus hadir di daerah itu sehingga bisa memberikan rasa aman, nyaman dan damai serta keadilan.
"Sekaligus mewakili rekan-rekan pembela HAM di Indonesia, saya ingin menyampaikan pertama menyangkut peristiwa yang terjadi pada 1 dan 2 Desember lalu, itu kita sesali, kita kutuk dan tolak, karena pada prinsipnya kami menolak kekerasan," tuturnya seperti dilansir Antara.
Mantan komisioner HAM Provinsi Papua itu sengaja hadir di Mbua, Kabupaten Nduga guna melaksanakan investigasi kekerasan disekitar wilayah itu, mengatakan hak hidup adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan, dan negara harus memastikan dan melindungi itu.
"Tapi sayangnya dan kita sesalkan peristiwa kekerasan di Nduga sudah terjadi, dan karena itu kita semua bertanggung jawab untuk mendorong agar memproses hukum siapapun pelakunya, tanpa tebang pilih sesuai sistem hukum di negara ini," ucapnya, menegaskan.
Karena Indonesia, lanjut dia, adalah negara demokrasi berdasarkan hukum, bukan negara yang berdasarkan azas lainnya.
"Ini bukan negara baku tembak dan lainnya, ini negara hukum. Aparat kita harus diberikan kesempatan secara profesional untuk bekerja, sehingga pihak yang melakukan kekerasan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dimuka umum," ujarnya.
Berkaitan dengan aksi ritual adat panah babi di Mbua oleh para tokoh adat yang disaksikan oleh tokoh agama, pemuda dan pihak TNI dan Polri, kata Murib hal itu patut diapresiasi.
"Yang penting dan kami apresiasi dan sesuatu yang ditunggu-tunggu pada 24 Desember ini ada proses secara adat yang sangat sakral di suku Nduga dan pegunungan tengah Papua pada umunya. Jadi, pesta bunuh babi, bakar batu dan makan bersama, adalah memiliki nilai tinggi sekali dan proses itu terjadi hari ini," ucapnya, menjelaskan.
"Saya apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan gereja di sini, bersama pemerintah yang diwakili Pak Danrem 172/PWY dan Pak Dandim 1702/JWY yang sudah melakukan inisiatif untuk lakukan hal ini. Ini momentum yang sangat baik dan strategis, karena tujuan Natal itu adalah damai, apalagi hal ini dilaksanakan di Mbua, yang mewakili Yigi dan Mapenduma," imbuhnya.
Mengenai kelanjutan pembangunan jalan dan lainnya di Nduga, Murib mengatakan semua pihak harus duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada sehingga masyarakat bisa menikmati pembangunan yang diinginkan.
"Akhirnya saya sampaikan selamat Natal 25 Desember 2018 dan Tahun Baru 2019 bagi kita semua. Semoga damai Natal bisa dirasakan oleh kita semua di tanah Papua," katanya. (*)
