Pedagang di Yogyakarta Wajib Cantumkan Harga Menu Kuliner

Merahputih.com - Pemerintah kabupaten/kota diminta mewajibkan para pedagang kuliner di Yogyakarta memasang daftar harga menu untuk memberikan kepastian harga kepada konsumen. Hal itu agar tidak memunculkan kegaduhan sebagaimana yang terjadi di media sosial belakangan ini.

"Ya memang pemerintah daerah ya mewajibkan mereka yang berjualan itu punya daftar makanan sama harga, gitu lho mestinya," kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Rabu (2/6).

Baca Juga

5 Pemudik Sekeluarga Asal Tangerang Lolos Penyekatan di Solo, 2 Positif COVID-19

Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan menutup sementara tiga warung pecel lele di Jalan Perwakilan, Malioboro yang terindikasi memberikan harga tidak wajar.

Keputusan itu menyusul viralnya video keluhan wisatawan terkait harga pecel lele di kawasan Malioboro yang dinilai tidak wajar. Meski menjadi ranah pemerintah di level kabupaten/kota, HB X berharap kejadian serupa tidak kembali berulang.

"Kalau saya jangan terulanglah. Kan ada kepastian sudah, ketentuannya (pemerintah) kota kan semua yang di Malioboro dan sebagainya itu kan daftar makanan ini semua sudah ada. Itu diperlihatkan saja, toh juga sudah ada harganya," kata dia.

Tanpa memperlihatkan daftar harga menu makanan secara fair kepada konsumen, menurut dia, usaha kuliner di mana pun akan selalu berpotensi memunculkan masalah.

"Ya mestinya itu semua orang mau beli itu mestinya jualannya apa, harganya berapa, itu fair. Kalau tidak, ya sebetulnya juga masalah, di mana pun akan bermasalah, jadi pasti ribut," kata dia.

Baca Juga

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Tak Ada Kejadian Menonjol

Selain memasang daftar harga, pemungutan biaya retribusi lapak dagangan oleh pemerintah daerah, menurut Sultan, ketentuannya besarannya juga harus jelas untuk menghindari peluang korupsi.

"Nanti retribusinya tidak jelas, harganya ya tidak jelas. Pekerjaan seperti itu paling mudah untuk dikorupsi, kan gitu masalahnya. Jadi jangan sampailah," kata raja Keraton Yogyakarta ini. (*)