Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Polisi yang masih nekat menerapkan pungutan liar (pungli) terhadap sopir truk siap-siap mendapat sanksi berat. Hukuman pemecatan hingga ditelanjangi di depan umum bakal menanti mereka.
"Telanjangin dia. Keras sekali kita. Karena kenapa? Sudah cukup negara memberikan kepada mereka," kata Wakapolri Komjen Syafruddin, menanggapi perintah tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas praktik pungli terhadap sopir truk di Indonesia, Selasa (8/5).
Syafruddin memastikan aparatnya sudah tidak ada lagi yang melakukan pungli, bila ditemukan maka langsung dipecat. Apalagi, lanjut dia, saat ini kesejahteraan jajaran Polri sudah tinggi dengan adanya kebijakan remunerasi dari pemerintah.
"Polisi zaman dulu, 20 tahun yang lalu beda dengan polisi zaman sekarang. Remunerasinya polisi sudah cukup banyak, cukup besar. Mereka juga jijiklah mau pungli-pungli yang Rp5 ribu, Rp10 ribu sekarang. Remunerasi besar sekarang, polisi itu lebih dari gajinya," papar jenderal bintang tiga itu.
Menurut Syafruddin, jika benar masih ada aparatnya yang menerima pungli dari sopir truk tidak bisa dimaafkan lagi. Bahkan, Wakapolri menuding oknum polisi itu sudah tidak waras lagi, alias gila. "Kalau toh ada satu, dua oknum yang gila, kita akan pecat," tegas mantan ajudan Wapres Jusuf Kalla itu.
Perintah Langsung Presiden
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menerima seorang sopir truk Agus Yuda yang berjalan kaki dari Mojokerto menuju Jakarta di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5). Aksi jalan kaki yang dilakukan selama 26 hari tersebtu untuk menyampaikan apsirasi sopir truk terkait premanisme dan pungli. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Jokowi sendiri sudah memerintahkan langsung Wakpolri untuk menyikat habis praktik pungli yang masih dialami para pengemudi truk. "Pungli disikat semuanya, caranya nanti tanya ke Wakapolri, itu teknis," kata dia, saat bertemu sekitar 70 sopir truk yang beroperasi di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan di di Istana Negera Jakarta.
Mereka mengeluhkan banyaknya premanisme dan pungutan liar berbentuk pengecatan truk dengan nama kelompok tertentu saat melintasi jalanan di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Bahkan, para sopir itu mengaku harus membayar satu kali pungli sampai Rp2 juta. Padahal, dalam sekali perjalanan mereka harus berkali-kali membayar pungli yang diberlakukan oknum keamanan dan preman setempat.
Tak heran, Jokowi sampai terkaget-kaget mendengar laporan para sopir truk mengenai maraknya pungli dan aksi premanisme yang mereka hadapi saat bekerja di jalanan. "Saya kan dengarnya sedikit, ternyata setelah bertanya kepada para pengemudi, para sopir, ternyata sangat banyaknya, kaget dong," ujar Presiden.
Kepada Presiden, para pengemudi truk antara lain mengeluhkan banyaknya praktik pengecatan, di mana para sopir truk harus mengecat truk mereka dengan nama kelompok tertentu dan membayarkan sejumlah uang untuk mendapat "cap" kalau tidak mau kaca truk dipecah, atau ban disobek, atau menghadapi todongan golok.
"Ini yang saya ingin dengar langsung dari bapak semuanya, ini dari Sumatera ada, Kalimantan juga, Jawa ada komplit, saya kira (pungli) di Jawa saja," tandas Kepala Negara. (*)
