PDIP Yakini Jokowi bakal Reshuffle Kabinet

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyebut teguran keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menterinya pada Sidang Kabinet Paripurna, sebagai sinyal bakal ada perombakan menteri.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, Jokowi ingin melakukan evaluasi kinerja kementerian dan lembaga.Terutama mengenai sense of crisis para menteri di tengah penyebaran pandemi virus corona COVID.

Baca Juga

PAN: Wajar Presiden Marah, Kinerja Menterinya Belum Ada yang Memuaskan

"Melihat gesture presiden dalam pidato ini, nampaknya akan ada reshuffle kabinet," ucap dia kepada wartawan, Senin (29/6).

Andreas menilai, perombakan kabinet akan terjadi pada para menteri yang dianggap kurang sense of crisis.

"Terutama tentu yang berkaitan dengan pembantu-pembantu presiden yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19, penanggulangan dampak sosial ekonomi dan pemulihan ekonomi," katanya.

Ia menyebut perlu ada langkah cepat harus segera diambil Presiden Jokowi agar mendapatkan kepercayaan publik dalam menangani COVID-19

"Langkah ini perlu segera dilakukan agar tidak menjadi rumors politik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah sebagaimana pidato presiden yang memang sangat serius," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

Baca Juga

Kinerja Lambat Saat Krisis, PSI Dukung Jokowi Ganti Menteri

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6). (Knu)