PDIP Tak Masalah PPP Jalin Komunikasi dengan Parpol Kubu Prabowo

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Selasa, 16 April 2024
PDIP Tak Masalah PPP Jalin Komunikasi dengan Parpol Kubu Prabowo

Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono terang-terangan menghadiri acara Halal Bihalal Partai Golkar, Senin (15/4).

Kehadiran Mardiono memunculkan sinyal PPP akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga:

Tim Hukum Prabowo-Gibran Tunggu Keputusan MK Sengketa Hasil Pemilu Senin 22 April

Menanggapi situasi tersebut, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tidak mempermasalahkan kehadiran Mardiono di markas Golkar.

PDIP sebagai mitra koalisi PPP di Pilpres 2024 mempersilakan PPP menjalin komunikasi dengan partai politik kubu Prabowo-Gibran.

“Dalam rangka survival sebagai Partai Kabah, ya kami dorong PPP untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik,” kata Hasto di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (16/4).

Hasto menilai PPP memang perlu bermanuver dengan mendekati parpol lintas koalisi untuk bertahan di peta politik dalam negeri. Sebab, kata dia, PPP memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Tanah Air.

“Karena itu menjadi bagian dari sejarah bangsa ini, sehingga jangan sampai ada niatan untuk menghilangkan sejarah PPP tersebut,” ujar Hasto.

Baca juga:

Hasto Kristiyanto Enggan Jawab Status Jokowi Terkini di PDIP

Terlebih, kata Hasto, PPP pada Pemilu 2024 dihantam operasi politik sehingga suaranya tergerus dan gagal melenggang ke parlemen. Situasi tersebut, lanjut dia, mencoreng sejarah PPP yang selalu melaju ke Senayan di edisi pemilu sebelumnya.

“Ketika Pemilu kemarin ada pihak-pihak yang melakukan operasi-operasi politik untuk mendorong partai tertentu termasuk PSI sehingga membuat PPP tergerus, itu hasil operasi politik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mardiono buka suara soal kesiapan PPP jika diajak merapat ke koalisi parpol pendukung Prabowo-Gibran. Menurutnya, kebersamaan antarparpol memang diperlukan demi membangun Indonesia.

"Ya kita kan untuk membangun Indonesia harus bersama," kata Mardiono usai hadir di acara halalbihalal di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (15/4).

Mardiono belum menjawab secara gamblang soal sikap politik PPP ke depannya. Dia menyebut partainya masih ingin melihat perkembangan dinamika politik.

"Ya lihat nanti," kata Mardiono. (pon)

Baca juga:

Hasto Bilang PDIP Digencet Karena Gulirkan Hak Angket

#Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan