PDIP Setuju Kota Bekasi Gabung ke DKI Jakarta tapi...

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 20 Agustus 2019
PDIP Setuju Kota Bekasi Gabung ke DKI Jakarta tapi...

Gembong Warsono. (Foto: Facebook/Gembong Warsono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengegaskan bahwa Fraksinya di parlemen Kebon Sirih setuju bila Kota Bekasi bergabung ke Provinsi DKI Jakarta.

Namun, kata dia, masuknya Kota Bekasi ke DKI harus melakukan kanjian yang matang. Kemudian kemauan dari masyarakat Bekasi.

Baca Juga: Anies Siap Terima Kota Bekasi Jika Pilih Gabung ke DKI Jakarta

"Iya setuju aja. Enggak ada soal," kata Gembong Warsono saat dikonfirmasi wartawan, pada Selasa (20/8).

Ia pun menyakini kalau warga Beksi berkeinhinan masuk kawasan Ibu Kota Jakarta. Dengan begitu menurut dia, hal tersebut menjadi bahan pertimbangan masuknya Bekasi ke dalam wilayah DKI.

"Tapi kajiannya seperti apa kita kan belum tahu," jelas anggota DPRD terpilih periode 2019-2024 itu

Gembong menjelaskan, alasan yang konkret Bekasi cocok bergabung dalam wilayah Jakarta karena kultur dan budayanya seragam yakni Betawi.

Baca Juga: Meme Ejekan Kota Bekasi Diabadikan di Kedutaan Besar Bekasi

Kemudian, lanjut dia, dilihat dari administrasi wilayah Kota Bekasi lebih dekat dengan Ibu Kota dibandingkan Jawa Barat.

"Kulturnya kan memang betawi. Dalam konteks administrasi kan mereka jauh lebih mudah ke Jakarta dibandkngkan ke Jawa Barat," tutupnya.

Sebelumnya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pihaknya lebih memilih bergabung ke Provinsi DKI Jakarta ketimbang masuk dalam Provinsi Bogor Raya. Menurutnya Kota Bekasi lebih cocok bergabung ke Jakarta karena kemiripan Kultur dan Budaya.

Namun wacana gabungnya Kota Bekasi ke DKI Jakarta tak ditanggapi baik oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Menurut dia, tidak relevan bila Bekasi masuk ke Jakarta, atau justru membentuk provinsi sendiri dengan sejumlah daerah di Bogor raya. Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan administrasi yang kerap terjadi, maka pemekaran daerah lebih tepat untuk pemerintahan daerah tingkat II.

Baca Juga: Akhirnya, Masyarakat Bekasi Rasakan Dampak Positif Pemberlakukan Ganjil-Genap

"Tidak relevan kalau untuk konteks provinsi," ujar Ridwan Kamil saat menghadiri Sidang Paripurna DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi Jawa Barat yang ke-74, Senin (19/8). (Asp)

#DKI Jakarta #Kota Bekasi #Gembong Warsono
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Pramono menyebut salah satu hal yang menjadi perhatian Mamdani yakni bagaimana Jakarta mengintegrasikan berbagai moda transportasi dengan dukungan subsidi pemerintah daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Indonesia
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Masih banyak bangunan di Jakarta yang belum sepenuhnya memperhatikan standar keselamatan bencana kebakaran.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Sikat Pungli di Kalijodo
Taman Kalijodo merupakan ruang publik yang harus terbebas dari aksi tindakan kriminal.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Sikat Pungli di Kalijodo
Indonesia
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Transportasi umum Jakarta akan memberikan kenyamanan, kemudahan, dan bebas kemacetan.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Indonesia
Pemprov DKI Targetkan 9.000 Sekolah Jalankan Program Pengelolaan Sampah Elektronik
SMA Negeri 68 Jakarta Pusat menjadi titik awal pelaksanaan program E-Waste School Movement.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Pemprov DKI Targetkan 9.000 Sekolah Jalankan Program Pengelolaan Sampah Elektronik
Indonesia
Pemprov DKI tak akan Bongkar Jalur Sepeda di Jakarta
Namun, ada sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi keberadaan lajur sepeda itu, agar nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Pemprov DKI tak akan Bongkar Jalur Sepeda di Jakarta
Indonesia
Wali Kota New York Zohran Mamdani Dukung Pramono Anung Terbitkan Obligasi Daerah
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani.
Yusuf Abdillah - Senin, 21 September 2026
Wali Kota New York Zohran Mamdani Dukung Pramono Anung Terbitkan Obligasi Daerah
Indonesia
Gubernur Pramono Pamer Capaian Ekonomi Jakarta ke Pemimpin Kota Dunia di Amerika
Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Jakarta tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Gubernur Pramono Pamer Capaian Ekonomi Jakarta ke Pemimpin Kota Dunia di Amerika
Indonesia
Gubernur Pramono ke Amerika Ketemu Zohran Mamdani, Bahas Transportasi hingga Pengelolaan Sampah
Wali Kota Mamdani mengajak Pramono bergabung dengan para pemimpin kota dunia di New York untuk membahas solusi atas sejumlah persoalan perkotaan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Gubernur Pramono ke Amerika Ketemu Zohran Mamdani, Bahas Transportasi hingga Pengelolaan Sampah
Indonesia
Tarif LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Rp 5.000, tapi belum Resmi
Pada tahap awal, layanan segmen Velodrome–Manggarai dibuka secara terbatas di tiga stasiun baru, yakni Rawamangun, Pramuka, dan Manggarai.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Tarif LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Rp 5.000, tapi belum Resmi
Bagikan