PDIP Respons Soal Isu Reshuffle Kabinet Jokowi

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 13 Agustus 2024
PDIP Respons Soal Isu Reshuffle Kabinet Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle kabinet di akhir jabatannya. (ANTARA/Luthfia Miranda)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Chico Hakim, merepons isu mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet pada pekan ini.

Menurutnya, jika reshuffle dilakukan di akhir masa jabatan, seharusnya langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan mendesak yang dihadapi rakyat.

“Harapan kami reshuffle kabinet di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja yang sesungguhnya,” kata Chico kepada MerahPutih.com, Selasa (13/8).

Chico juga menyoroti sejumlah isu krusial yang perlu segera ditangani, seperti perekonomian rakyat yang semakin tertekan, stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar, serta tingginya biaya pendidikan dan kebutuhan pokok.

Baca juga:

3 Menteri ini Dikabarkan Bakal Kena Reshuffle

Selain itu, jebolan New York University ini juga menekankan, perlunya evaluasi terhadap percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Jadi harapan kami reshuffle kabinet ini bukan sekedar untuk bagi-bagi jabatan, utamanya juga dengan alasan sinkronisasi dengan pemerintahan ke depan. Karena sesungguhnya ini bukan sekali ada masa transisi dalam kepemimpinan di republik ini," ujar Chico.

Ia menambahkan, bahwa reshuffle kabinet seharusnya berfokus pada peningkatan kinerja pemerintah, bukan semata-mata bagian dari masa transisi menjelang pergantian kepemimpinan nasional.

"Kita melihat banyak hal yang unik yang dilakukan di masa transisi khususnya di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo yang akan menyambut datangnya kepemimpinan baru ke depan," pungkasnya.

Baca juga:

Jokowi Bocorkan Agenda Sidang Kabinet Pertama di IKN

Berdasarkan informasi, Presiden Jokowi akan mengganti tiga menterinya yang berasal dari PDIP dan Partai NasDem.

"Sejauh ini ada tiga," kata sumber MerahPutih.com, saat dikonfirmasi Selasa (13/8).

Ketiga menteri itu adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly; Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Siti Nurbaya Bakar; dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

Reshuffle tersebut disebut akan digelar pada Kamis (15/8), atau dua hari sebelum HUT ke-79 RI. (Pon)

#PDIP #Reshuffle Kabinet #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan