PDIP Pastikan Program Bansos Terus Berlanjut Tanpa Ada Politisasi

MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa seluruh program Bantuan Sosial (Bansos) pada 2024 harus berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan di 2023.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sesuai dengan tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang ke-3 bertema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara, partai justru ingin mendorong adanya perlindungan terhadap kaum papa.

Baca Juga:

Istri Ganjar Dapat Keluhan Bansos Tidak Tetap Sasaran Saat Safari Politik

"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Menurut Hasto, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin. Karena itu, PDIP mendukung penuh Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.

"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," tegas Hasto.

Baca Juga:

Jadi Saksi, Faisal Harris Siap Bantu KPK Bongkar Kasus Bansos Beras

Hasto juga menyampaikan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebenarnya memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024 itu sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.

"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," pungkas Hasto. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras