PDIP Minta Hak Konstitusional Keluarga Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin Tak Dikebiri

Merahputih.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Waksekjen) PDIP, Ahmad Basarah mengomentari majunya anak hingga menantu Presiden Jokowi dan anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada pilkada serentak tahun 2020.

Mereka ialah putra Jokowi, Gibran Rakabuming di Solo, menantu Jokowi Bobby Nasution di Medan dan Putri Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah di Tangerang Selatan.

Baca Juga:

Dukung Gibran Maju di Pilwalkot Solo, Lieus: Masak Jualan Martabak Terus

Wakil Ketua MPR ini meminta, agar semua pihak dapat menyerahkan keputusan dari pada mahkamah rakyat di pilkada 2020 nanti.

"Saat ini mereka sedang mengikuti tahapan-tahapan seleksi untuk menjadi cakada di partai politik, marilah kita berikan kesempatan mereka untuk berproses secara politik. Jangan kebiri hak konstitusional mereka hanya karena mereka putra dan putri presiden dan wakil presiden," kata Basarah kepada wartawan di Jakarta, Senin, (23/12).

Basarah membantah, majunya mereka sebagai bagian dari politik dinasti. Karena menurutnya, tidak ada sistem dinasti dalam pilkada di Indonesia lantaran mereka semua harus berkompetisi untuk dipilih rakyat.

"Politik dinasti itu adalah penempatan seseorang dalam jabatan publik tertentu karena diangkat oleh raja dan sultan tanpa harus melalui tahapan pemilu," ungkap Basarah.

Basarah juga menjelaskan dalam konstitusi negara Indonesia setiap warga negara memiliki persamaan di depan hukum dan pemerintahan termasuk persamaan hak untuk dapat menjadi calon kepala daerah.

"Tanpa memperdulikan apa dan siapa latar belakang pekerjaan dan jabatan orang tua atau anggota keluarganya yang lain," tegas Basarah.

Baca Juga:

Gibran Kalah di Survei Median, Ini Tanggapan Bakal Cawali Solo Achmad Purnomo

Basarah melanjutkan hal itu termasuk hak politik untuk Gibran, Boby dan Nur Azizah, jangan karena mereka putra dan putri presiden dan wakil presiden harus kehilangan hak politik sebagai warga negara untuk menjadi calon kepala daerah.

"Karena yang terpenting dalam proses demokrasi di pilkada 2020 nnti rakyat yanh akan menentukan dapat atau tidak nya mereka terpilih menjadi kepala daerah," kata Basarah. (Knu)