PDIP Minta Hak Konstitusional Keluarga Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin Tak Dikebiri

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 23 Desember 2019
PDIP Minta Hak Konstitusional Keluarga Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin Tak Dikebiri

Bakal cawali di Pilwakot Solo, Gibran Rakabuming Raka, Selasa (17/12). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Waksekjen) PDIP, Ahmad Basarah mengomentari majunya anak hingga menantu Presiden Jokowi dan anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada pilkada serentak tahun 2020.

Mereka ialah putra Jokowi, Gibran Rakabuming di Solo, menantu Jokowi Bobby Nasution di Medan dan Putri Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah di Tangerang Selatan.

Baca Juga:

Dukung Gibran Maju di Pilwalkot Solo, Lieus: Masak Jualan Martabak Terus

Wakil Ketua MPR ini meminta, agar semua pihak dapat menyerahkan keputusan dari pada mahkamah rakyat di pilkada 2020 nanti.

"Saat ini mereka sedang mengikuti tahapan-tahapan seleksi untuk menjadi cakada di partai politik, marilah kita berikan kesempatan mereka untuk berproses secara politik. Jangan kebiri hak konstitusional mereka hanya karena mereka putra dan putri presiden dan wakil presiden," kata Basarah kepada wartawan di Jakarta, Senin, (23/12).

Basarah membantah, majunya mereka sebagai bagian dari politik dinasti. Karena menurutnya, tidak ada sistem dinasti dalam pilkada di Indonesia lantaran mereka semua harus berkompetisi untuk dipilih rakyat.

Gibran Rakabuming saat pendaftaran di DPD PDIP Jateng
Gibran Rakabuming saat pendaftaran bakal calon di DPD PDIP Jateng (MP/Ismail)

"Politik dinasti itu adalah penempatan seseorang dalam jabatan publik tertentu karena diangkat oleh raja dan sultan tanpa harus melalui tahapan pemilu," ungkap Basarah.

Basarah juga menjelaskan dalam konstitusi negara Indonesia setiap warga negara memiliki persamaan di depan hukum dan pemerintahan termasuk persamaan hak untuk dapat menjadi calon kepala daerah.

"Tanpa memperdulikan apa dan siapa latar belakang pekerjaan dan jabatan orang tua atau anggota keluarganya yang lain," tegas Basarah.

Baca Juga:

Gibran Kalah di Survei Median, Ini Tanggapan Bakal Cawali Solo Achmad Purnomo

Basarah melanjutkan hal itu termasuk hak politik untuk Gibran, Boby dan Nur Azizah, jangan karena mereka putra dan putri presiden dan wakil presiden harus kehilangan hak politik sebagai warga negara untuk menjadi calon kepala daerah.

"Karena yang terpenting dalam proses demokrasi di pilkada 2020 nnti rakyat yanh akan menentukan dapat atau tidak nya mereka terpilih menjadi kepala daerah," kata Basarah. (Knu)

#Gibran Rakabuming #Bobby Nasution #Ahmad Basarah #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Bagikan