PDIP Minta Hak Konstitusional Keluarga Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin Tak Dikebiri

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 23 Desember 2019
PDIP Minta Hak Konstitusional Keluarga Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin Tak Dikebiri

Bakal cawali di Pilwakot Solo, Gibran Rakabuming Raka, Selasa (17/12). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Waksekjen) PDIP, Ahmad Basarah mengomentari majunya anak hingga menantu Presiden Jokowi dan anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada pilkada serentak tahun 2020.

Mereka ialah putra Jokowi, Gibran Rakabuming di Solo, menantu Jokowi Bobby Nasution di Medan dan Putri Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah di Tangerang Selatan.

Baca Juga:

Dukung Gibran Maju di Pilwalkot Solo, Lieus: Masak Jualan Martabak Terus

Wakil Ketua MPR ini meminta, agar semua pihak dapat menyerahkan keputusan dari pada mahkamah rakyat di pilkada 2020 nanti.

"Saat ini mereka sedang mengikuti tahapan-tahapan seleksi untuk menjadi cakada di partai politik, marilah kita berikan kesempatan mereka untuk berproses secara politik. Jangan kebiri hak konstitusional mereka hanya karena mereka putra dan putri presiden dan wakil presiden," kata Basarah kepada wartawan di Jakarta, Senin, (23/12).

Basarah membantah, majunya mereka sebagai bagian dari politik dinasti. Karena menurutnya, tidak ada sistem dinasti dalam pilkada di Indonesia lantaran mereka semua harus berkompetisi untuk dipilih rakyat.

Gibran Rakabuming saat pendaftaran di DPD PDIP Jateng
Gibran Rakabuming saat pendaftaran bakal calon di DPD PDIP Jateng (MP/Ismail)

"Politik dinasti itu adalah penempatan seseorang dalam jabatan publik tertentu karena diangkat oleh raja dan sultan tanpa harus melalui tahapan pemilu," ungkap Basarah.

Basarah juga menjelaskan dalam konstitusi negara Indonesia setiap warga negara memiliki persamaan di depan hukum dan pemerintahan termasuk persamaan hak untuk dapat menjadi calon kepala daerah.

"Tanpa memperdulikan apa dan siapa latar belakang pekerjaan dan jabatan orang tua atau anggota keluarganya yang lain," tegas Basarah.

Baca Juga:

Gibran Kalah di Survei Median, Ini Tanggapan Bakal Cawali Solo Achmad Purnomo

Basarah melanjutkan hal itu termasuk hak politik untuk Gibran, Boby dan Nur Azizah, jangan karena mereka putra dan putri presiden dan wakil presiden harus kehilangan hak politik sebagai warga negara untuk menjadi calon kepala daerah.

"Karena yang terpenting dalam proses demokrasi di pilkada 2020 nnti rakyat yanh akan menentukan dapat atau tidak nya mereka terpilih menjadi kepala daerah," kata Basarah. (Knu)

#Gibran Rakabuming #Bobby Nasution #Ahmad Basarah #PDIP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026: Tema, Susunan Acara dan Formasi Paskibraka
Sementara, Prosesi sakral pengibaran Sang Merah Putih berlangsung mulai pukul 09.54 WIB, disusul amanat Inspektur Upacara pukul 10.16 WIB
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 Juni 2026
Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026: Tema, Susunan Acara dan Formasi Paskibraka
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Bagikan