PDIP Kembali Bahas Calon Kepala Daerah Sejumlah Wilayah Pekan Depan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 12 Maret 2020
PDIP Kembali Bahas Calon Kepala Daerah Sejumlah Wilayah Pekan Depan

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat Rakerda I DPP PDIP Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Makassar, Kamis (12/3). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan akan melanjutkan rapat untuk membahas dan memutuskan sejumlah nama calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Serentak 2020, termasuk 12 pilkada wilayah Sulawesi Selatan.

Rencananya, rapat itu akan digelar Senin (16/2), di Jakarta. Namun, waktu pengumuman calon yang akan diusung oleh partai besutan Megawati Soekarnoputri itu belum ditentukan.

Baca Juga:

PDIP Batal Umumkan Rekomendasi Awal Maret, Gibran: Nunggu Arahan Saja

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa dalam menentukan calon, partainya tetap mengedepankan kehendak dan suara rakyat.

"Tentu saja dari kehendak rakyat karena ini bukan pilkadanya PDIP, tetapi pilkadanya rakyat. Maka rakyat sebagai hakim tertinggi dalam pengambilan keputusan," kata Hasto menjawab pertanyaan media usai membuka Rakerda I DPP PDIP Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Makassar, Kamis (12/3).

Karena itu, Hasto menegaskan, PDIP selalu mencermati apa yang menjadi kehendak rakyat tersebut. Menurut dia, belajar dari pengalaman masa lalu, bisa dilihat bagaimana suara rakyat disampaikan dengan baik dalam memilih pemimpinnya.

"Sebagai partai, kami tidak boleh membutakan diri terhadap harapan rakyat. Kami harus membuka seluruh panca indera politik kami," ungkap Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai diperiksa KPK di Jakarta, Rabu (26/2) (MP/Ponco Sulaksono)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai diperiksa KPK di Jakarta, Rabu (26/2) (MP/Ponco Sulaksono)

Politikus asal Yogyakarta itu menegaskan PDI Perjuangan menjadikan pilkada sebagai momentum untuk menyiapkan pemimpin.

"Tahapan sudah dilakukan. Keputusan sudah dikerucutkan. Pada Senin pekan depan, akan dilakukan pembahasan untuk pengambilan keputusan," katanya didampingi Ketua DPD PDIP Sulsel Ridwan Andi Wittiri itu.

Hasto menuturkan bahwa setelah partai memutuskan mengusung, calon-calon yang diusung wajib mengikuti sekolah calon kepala daerah yang digelar PDIP. Menurut Hasto, sekolah itu bertujuan agar mereka mampu menjadi kepala daerah yang amanat, menyelesaikan masalah rakyat, sekaligus membangun masa depan.

"Semua kepala daerah PDIP wajib mewujudkan kemakmuran seluruh anak negeri. Ini semua wajib ikuti," kata Hasto.

Lebih lanjut Hasto menegaskan PDIP sudah memasang target secara nasional 60 persen kemenangan di Pilkada Serentak 2020.

"Kalau di Sulawesi Selatan, target delapan pilkada. Kami punya semangat gotong royong," ungkapnya.

Baca Juga:

Gibran Masih Setia Tunggu Rekomendasi PDIP untuk Pilwalkot Solo 2020

Hasto mengatakan pilkada bukan bertujuan semata-mata untuk sekadar menang atau kalah dan mengejar kekuasaan.

Dia menegaskan PDIP tentu bertekad untuk menang, tetapi yang penting adalah bagaimana seluruh jajaran partai solid menjadikan pilkada sebagai momentum konsolidasi.

"Kepala daerah kami persiapkan dengan sebaik baiknya," tegas Hasto.

Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2020 akan digelar di sembilan provinsi, 244 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia.

Sementara, Pilkada Serentak 2020 di Sulsel akan digelar di 11 kabupaten dan satu kota. Yakni, Kota Makassar, Kabupaten Barru, Bulukumba, Gowa, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan, Soppeng, Tana Toraja, dan Toraja Utara. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Targetkan Cakada Se-Indonesia Rampung Maret, Termasuk Gibran?

#PDIP #Pilkada Serentak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan