PDIP Ingatkan Kader Tak Terbawa Arus Capres, Hasto: Komando di Tangan Ketum

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 14 Juni 2022
PDIP Ingatkan Kader Tak Terbawa Arus Capres, Hasto: Komando di Tangan Ketum

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Demi memperkuat konsolidasi struktural menuju Pemilu dan Pilpres 2024, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Selasa (14/6).

Lebih dari 3.000 anggota dewan tingkat provinsi dan kota dari partai itu terlibat dalam Bimtek. Acara dibuka oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Baca Juga:

Anggota DPR PDIP Sarankan Jokowi Reshuffle Menteri Non-parpol Kebelet Nyapres

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri serta unsur kepartaian yang lain hadir secara daring.

Hasto mengatakan, konsolidasi partai adalah jawaban PDIP untuk mewujudkan jati diri sebagai kekuatan kolektif dan bergotong royong. Berpolitik bagi PDIP memiliki tanggung jawab besar pada masa depan bangsa dan negara.

Hasto lalu berbicara panjang soal geopolitik Sukarno. Menurutnya, kepemimpinan geopolitik Indonesia harus digelorakan kembali. Hal ini penting karena moralitas sering terkendala dengan hal transaksional. Demokrasi bukan lagi dilakukan demi kepentingan yang substansial.

Namun, kata Hasto, demokrasi yang rawan dipenetrasi kekuatan kapitalisme global yang ingin menguasai Indonesia kembali lewat jalur politik. Dilakukan melalui demokrasi yang bersifat elektoral dan transaksional itu.

“Bicara capres-cawapres seharusnya bukan mencari sosok dengan elektoral tinggi. Yang penting sebenarnya memastikan agenda kebangsaan PDI Perjuangan. Karenanya, kita perkuat konsolidasi. Sehingga ketika tiba saatnya keputusan Ibu Mega menentukan capres-cawapres, kita sudah siapkan kekuatan dari pusat hingga ke daerah,” ujar Hasto.

Kata Hasto, semua kader PDIP diajarkan ketaatan dan etika politik. Maka itu, partai berlogo banteng itu berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin hingga akhir di tahun 2024.

"Itulah skala prioritas. Bagaimana kepala daerah, DPR, DPRD kita, semua bekerja keras di sisa waktu pemerintahan, agar kepemimpinan Presiden Jokowi mampu membuat legacy,” ujarnya.

Baca Juga:

PDIP Tegaskan Tak Tergoda Ikuti Jejak Manuver Elit Bentuk Koalisi Pilpres

“Kami ingatkan pilpres kewenangan ibu ketua umum. Yang kita lakukan adalah gerak ke bawah, pergerakan ke rakyat membantu rakyat. Dalam demokrasi substansial, ketika kita kerja dan menjawab permasalahan rakyat, otomatis elektoral kita naik. Kalau elektoral hanya berfungsi pencitraan, itu sifatnya semu,” tegas Hasto.

Dilanjutkan Hasto, Bimtek bertujuan memperkuat kualifikasi kepemimpinan kader PDIP, agar di tahun penentuan ini, menjadi parpol yang semakin terpimpin ideologinya, yang mengandalkan kekuatan kolektif bukan orang perorang.

Pada kesempatan itu, Hasto mengingatkan kader PDIP tak boleh berada di zona nyaman. Hasil survei yang menempatkan elektabilitas partai di tempat teratas, setiap saat bisa berubah.

“Dan jangan mudah terbawa arus. Komando akan diberikan ibu ketua umum. Dan ketika komando diberikan, seluruh elemen partai bergerak dalam satu rampak barisan, dalam optimisme memenangkan pemilu 2024, membuat hattrick saudara-saudara sekalian,” pungkas Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Survei SMRC: Raih 23,7 Persen, PDIP Jauh Ungguli Golkar dan Gerindra

#Hasto Kristiyanto #Megawati Soekarnoputri #PDIP #Capres 2024 #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan