Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PDIP Ingatkan Kader Tak Terbawa Arus Capres, Hasto: Komando di Tangan Ketum

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 14 Juni 2022
PDIP Ingatkan Kader Tak Terbawa Arus Capres, Hasto: Komando di Tangan Ketum

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Demi memperkuat konsolidasi struktural menuju Pemilu dan Pilpres 2024, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Selasa (14/6).

Lebih dari 3.000 anggota dewan tingkat provinsi dan kota dari partai itu terlibat dalam Bimtek. Acara dibuka oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Baca Juga:

Anggota DPR PDIP Sarankan Jokowi Reshuffle Menteri Non-parpol Kebelet Nyapres

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri serta unsur kepartaian yang lain hadir secara daring.

Hasto mengatakan, konsolidasi partai adalah jawaban PDIP untuk mewujudkan jati diri sebagai kekuatan kolektif dan bergotong royong. Berpolitik bagi PDIP memiliki tanggung jawab besar pada masa depan bangsa dan negara.

Hasto lalu berbicara panjang soal geopolitik Sukarno. Menurutnya, kepemimpinan geopolitik Indonesia harus digelorakan kembali. Hal ini penting karena moralitas sering terkendala dengan hal transaksional. Demokrasi bukan lagi dilakukan demi kepentingan yang substansial.

Namun, kata Hasto, demokrasi yang rawan dipenetrasi kekuatan kapitalisme global yang ingin menguasai Indonesia kembali lewat jalur politik. Dilakukan melalui demokrasi yang bersifat elektoral dan transaksional itu.

“Bicara capres-cawapres seharusnya bukan mencari sosok dengan elektoral tinggi. Yang penting sebenarnya memastikan agenda kebangsaan PDI Perjuangan. Karenanya, kita perkuat konsolidasi. Sehingga ketika tiba saatnya keputusan Ibu Mega menentukan capres-cawapres, kita sudah siapkan kekuatan dari pusat hingga ke daerah,” ujar Hasto.

Kata Hasto, semua kader PDIP diajarkan ketaatan dan etika politik. Maka itu, partai berlogo banteng itu berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin hingga akhir di tahun 2024.

"Itulah skala prioritas. Bagaimana kepala daerah, DPR, DPRD kita, semua bekerja keras di sisa waktu pemerintahan, agar kepemimpinan Presiden Jokowi mampu membuat legacy,” ujarnya.

Baca Juga:

PDIP Tegaskan Tak Tergoda Ikuti Jejak Manuver Elit Bentuk Koalisi Pilpres

“Kami ingatkan pilpres kewenangan ibu ketua umum. Yang kita lakukan adalah gerak ke bawah, pergerakan ke rakyat membantu rakyat. Dalam demokrasi substansial, ketika kita kerja dan menjawab permasalahan rakyat, otomatis elektoral kita naik. Kalau elektoral hanya berfungsi pencitraan, itu sifatnya semu,” tegas Hasto.

Dilanjutkan Hasto, Bimtek bertujuan memperkuat kualifikasi kepemimpinan kader PDIP, agar di tahun penentuan ini, menjadi parpol yang semakin terpimpin ideologinya, yang mengandalkan kekuatan kolektif bukan orang perorang.

Pada kesempatan itu, Hasto mengingatkan kader PDIP tak boleh berada di zona nyaman. Hasil survei yang menempatkan elektabilitas partai di tempat teratas, setiap saat bisa berubah.

“Dan jangan mudah terbawa arus. Komando akan diberikan ibu ketua umum. Dan ketika komando diberikan, seluruh elemen partai bergerak dalam satu rampak barisan, dalam optimisme memenangkan pemilu 2024, membuat hattrick saudara-saudara sekalian,” pungkas Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Survei SMRC: Raih 23,7 Persen, PDIP Jauh Ungguli Golkar dan Gerindra

#Hasto Kristiyanto #Megawati Soekarnoputri #PDIP #Capres 2024 #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
Refleksi 30 Tahun Kerusuhan 27 Juli 1996, Megawati Ingatkan Soal Netralitas Aparat dan Fenomena Buzzer
Selain menyoroti kinerja aparat, Megawati juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya fenomena buzzer di media sosial yang didominasi oleh anak muda.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Refleksi 30 Tahun Kerusuhan 27 Juli 1996, Megawati Ingatkan Soal Netralitas Aparat dan Fenomena Buzzer
Indonesia
Nama Jalan Soekarno di Rabat, Tanda Cinta Maroko untuk Indonesia
Lokasi Jalan Soekarno itu sangat terkenal di Rabat, lokasinya dekat dengan gedung parlemen.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Nama Jalan Soekarno di Rabat, Tanda Cinta Maroko untuk Indonesia
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Jurnalis Senior Ungkap Cara Orde Baru Kendalikan Media, dari Diksi hingga Isi Berita
Aparat saat itu secara rutin menghubungi redaksi untuk memantau pemberitaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Jurnalis Senior Ungkap Cara Orde Baru Kendalikan Media, dari Diksi hingga Isi Berita
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Dubes Korsel Bertemu Megawati di Teuku Umar, Bahas Upaya Perdamaian Korea
Dubes Korea sangat mengapresiasi perhatian Megawati atas persoalan di Semenanjung Korea.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Dubes Korsel Bertemu Megawati di Teuku Umar, Bahas Upaya Perdamaian Korea
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Bagikan