PDIP Gencar Dekati Golkar dan PKB

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 07 Juli 2023
PDIP Gencar Dekati Golkar dan PKB

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Rakerda DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat di Padang, Selasa (4/7/2023). ANTARA/HO-PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya terus melakukan pendekatan secara aktif kepada Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Kami terus melakukan pendekatan-pendekatan secara aktif dengan Golkar dengan PKB, semua punya suatu kesamaan terhadap desain masa depan di dalam membangun kemajuan," ujar Hasto kepada media di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Baca Juga:

PDIP: Presiden Jokowi Telah Beri Arahan dan Masukan untuk Pemenangan Ganjar

Hasto menjelaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki hubungan yang cukup baik dengan PKB dan Golkar. Bahkan, pada puncak peringatan Bulan Bung Karno terjadi pertemuan yang akrab antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto serta perwakilan dari PKB.

"Semuanya menyatakan kerja sama itu indah dengan aspek-aspek historis dan juga bagaimana kerja sama untuk mempercepat kemajuan sebagai kelanjutan kepemimpinan Pak Jokowi," kata Hasto.

Ia memaparkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan suatu dasar-dasar kemajuan yang luar biasa.

"Konektografinya, kemanfaatan bonus demografi, membangun SDM kita. Hubungan internasional kita juga makin disegani, dan itu enggak boleh dirusak oleh mereka yang mengambil suatu kebijakan yang tersendiri," ujar Hasto.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa ada partai politik (parpol) lain yang akan mendukung bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Ya, ada 'kan warna hijau sudah ada. Nanti akan makin hijau, itu juga nanti diharapkan bisa bergabung," ujar Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Jumat (9/6).

Baca Juga:

Pertemuan PDIP dan PKB sebagai Manuver Cak Imin untuk Jadi Cawapres Ganjar

Ia menambahkan bahwa partainya terus menjalin komunikasi intensif dengan partai politik lain untuk menghadapi Pemilu 2024. Adapun PDI Perjuangan intensif berkomunikasi dengan Golkar dan PKB.

"Kami intens berdialog dengan Partai Golkar dan PKB, bahkan Cak Imin 'kan juga digadang-gadang sebagai calon wakil presiden (cawapres). Kami intens melakukan komunikasi politik dan dua periode kami juga bekerja sama," kata dia.

Sesuai dengan tahapan, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (*)

Baca Juga:

PDIP Angkat Suara Soal Eksepsi Jhonny Plate Singgung Arahan Jokowi

#PDIP #Partai Golkar #PKB #Koalisi Pilpres #Koalisi Prabowo #Hasto Kristiyanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan