Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) membentuk Forum Kedaulatan Kesehatan dan dapur sehat anti stunting (dashat). Pembentukan forum dan dapur sehat sebagai upaya agar Indonesia berdaulat di bidang kesehatan.
Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning berharap Forum Kedaulatan Kesehatan bisa bermanfaat untuk rakyat. Ribka menyatakan, forum ini bukan hanya untuk PDI Perjuangan tapi milik rakyat Indonesia.
"Forum Kedaulatan Kesehatan ajang untuk berkomunikasi di bidang kesehatan. Mari kita berdaulat di bidang kesehatan, supaya kesehatan Indonesia ini tidak diatur oleh negara lain. Kita harus bisa berdaulat di bidang kesehatan," ujar Ribka di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (18/7).
Baca juga:
Sementara itu, untuk pembentukan dapur sehat, kata anggota Komisi VII DPR RI ini, karena masalah stunting menjadi perhatian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kalau di Badan Penanggulangan Bencana Alam PDIP ada dapur umum, maka di bidang kesehatan dibentuk dapur sehat anti stunting Stunting itu menjadi perhatian PDIP. Itulah kenapa Ibu Megawati selalu bicara stunting," ujarnya.
Megawati mengikuti agenda secara daring. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP Wiryanti Sukamdani, Wasekjen PDIP Yuke Yurike serta sejumlah anggota DPR RI hadir secara langsung.
Menurut Ribka, permasalahan kesehatan sangat kompleks. Tidak hanya persoalan dokter dan tenaga kesehatan, tapi juga mengenai hukum di bidang kesehatan. Ia memberi contoh soal obat mahal dan diimpor.
"Kita juga masih bermasalah soal obat, kita harus mulai melirik dan meninggalkan obat itu dari budaya barat, kita mulai mandiri. Masa
Baca juga:
Legislator PDIP Tegaskan Tak Ada Perbedaan Pelayanan Medis Peserta BPJS dengan Pasien Lain
kita sudah merdeka sekian puluh tahun Paracetamol saja masih impor," bebernya.
Dia mengatakan perlu edukasi dan sosialisasi di bidang kesehatan. Misalnya dalam pendampingan pasien serta tagihan pengobatan yang tanpa penjelasan yang cukup. Belum lagi peristiwa pasien ditolak RSUD yang notabene mendapat anggaran dari negara.
"RSUD yang didanai oleh negara, tetapi justru penolakan-penolakan pasien yang terjadi di RSUD-RSUD yang dapat anggaran dari Negara," pungkasnya. (Pon)
