Headline

PBNU Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Pembakar Hutan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 17 September 2019
 PBNU Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Pembakar Hutan

Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Robikin Emhas (Foto: nu.or.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kebakaran hutan dan lahan yang jamak terjadi setiap tahun membuat geram banyak pihak. Apalagi asap kebakaran hutan menjalar kemana-mana dan menimbulkan gangguan pernapasan bahkan berujung kematian.

Hampir semua kalangan mengecam bahkan menggugat kebakaran hutan yang selalu berulang dari waktu ke waktu. Tidak heran, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah untuk bertindak keras terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan.

Baca Juga:

Khawatir Asap Nyebrang ke Negara Tetangga, Presiden Jokowi Bertolak ke Riau

Ketua PBNU Robikin Emhas menegaskan pemerintah seharusnya mencabut izin perusahaan pembakar hutan.

"Cabut izin perusahaan pembakar hutan dan pidanakan penanggung jawabnya," kata Robikin kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/9).

Kebakaran hutan di Riau
Petugas pemadam kebakaran dibantu personil TNI dan Polri berusaha memadamkan lahan gambut yang terbakar di Rimbo Panjang, Kampar, Riau, Sabtu (5/9). (Foto Antara/Rony Muharrman)

Lebih lanjut, Ketua Bidang Hukum PBNU ini mengatakan pembakaran hutan berdampak serius bagi lingkungan. Musnahnya ekosistem dan gangguan kabut asap merupakan ancaman serius bagi kehidupan.

Menurutnya perlu berbagai cara untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, termasuk penegakan hukum di bidang hukum pidana, lingkungan hidup dan juga administrasi.

Robikin mengatakan UU Kehutanan (UU 41/1999) dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) serta UU terkait lain mengancam ganjaran penjara dan denda bagi pembakar hutan. Sanksi administrasi berupa pencabutan izin perusahaan juga dapat dikenakan.

"Seperti dimaklumi, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dibebani hak dan kewajiban. Dia, subjek hukum, bisa berupa manusia atau korporasi," tegasnya.

Baca Juga:

Polemik Karhutla, Pemerintah Dinilai Sengaja Tutupi Pencegahan Kejahatan Korporasi

Robikin Emhas sebagaimana dilansir Antara mengatakan imparsialitas hukum harus diwujudkan terhadap pembakar hutan. Politik belah bambu dalam penegakan hukum tidak boleh terjadi dengan satu diinjak yang lain diangkat.

"Bila hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas terhadap pembakar hutan juga harus dibuktikan sebagai sesuatu yang tidak benar," cetus Robikin.

Di berbagai wilayah, Robikin mengatakan NU menyerukan dan mengajak serta masyarakat Muslim untuk melakukan shalat istisqa yaitu memohon pertolongan Allah SWT dengan melakukan shalat dua rakaat agar diturunkan hujan.(*)

Baca Juga:

Enggak Becus Urus Karhutla, Jokowi Minta Kapolda dan Pangdam Dicopot

#PBNU #Kebakaran Hutan #Asap Kebakaran Hutan
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
PBNU Minta Jangan Hakimi Pesantren Akibat Ulah Bejat Segelintir Oknum Akibat Kasus Kekerasan Seksual
PBNU mendukung penuh langkah penegakan hukum sekaligus penguatan sistem perlindungan santri secara internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
PBNU Minta Jangan Hakimi Pesantren Akibat Ulah Bejat Segelintir Oknum Akibat Kasus Kekerasan Seksual
Indonesia
Pesan Idul Adha Ketum PBNU: Spirit Kurban Berjuang Demi Masa Depan Peradaban
Idul Adha sendiri memiliki makna mendalam, memperingati ketaatan Nabi Ibrahim AS yang bersedia mengorbankan putranya, Nabi Ismail AS, sebelum Allah menggantinya dengan seekor domba.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Pesan Idul Adha Ketum PBNU: Spirit Kurban Berjuang Demi Masa Depan Peradaban
Indonesia
Muktamar ke-35 NU Digelar 1 - 5 Agustus 2026, Tempat Masih Belum Ditetapkan
Hingga saat ini, persiapan menuju Muktamar ke-35 NU masih terus dimatangkan. PBNU juga sedang memverifikasi daftar peserta yang memiliki hak suara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Muktamar ke-35 NU Digelar 1 - 5 Agustus 2026, Tempat Masih Belum Ditetapkan
Indonesia
PBNU Mulai Verifikasi Administrasi Kepengurusan Jelang Muktamar, Diketuai Muhammad Nuh
Dalam menuju Muktamar NU, panitia kecil saat ini sudah dibentuk dan sedang merampungkan berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan kegiatan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 April 2026
PBNU Mulai Verifikasi Administrasi Kepengurusan Jelang Muktamar, Diketuai Muhammad Nuh
Indonesia
Strategi Cerdas Pakistan Mediasi Iran-Amerika Dapat Jempol dari PBNU
PBNU mendorong Indonesia untuk terus memposisikan diri sebagai sahabat bagi semua negara yang terlibat demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 April 2026
Strategi Cerdas Pakistan Mediasi Iran-Amerika Dapat Jempol dari PBNU
Indonesia
BMKG Peringatkan Ancaman El Nino 2026, Risiko Kekeringan dan Karhutla Meningkat
BMKG memperingatkan ancaman El Nino 2026. Risiko kekeringan dan kebakaran hutan kini mengintai Indonesia.
Soffi Amira - Jumat, 10 April 2026
BMKG Peringatkan Ancaman El Nino 2026, Risiko Kekeringan dan Karhutla Meningkat
Indonesia
Prabowo Ingin Buka Ruang Dialog Redakan Konflik di Timur Tengah
PBNU menilai Indonesia memiliki posisi yang cukup strategis untuk membuka ruang komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
 Prabowo Ingin Buka Ruang Dialog Redakan Konflik di Timur Tengah
Indonesia
Ketum PBNU Khawatir Serangan Israel-AS terhadap Iran Bisa Bangkitkan Radikalisme
“Ini bisa menciptakan alasan bangkitnya kembali radikalisme dan ekstremisme," ujar Gus Yahya
Frengky Aruan - Selasa, 03 Maret 2026
Ketum PBNU Khawatir Serangan Israel-AS terhadap Iran Bisa Bangkitkan Radikalisme
Indonesia
Menag Nasaruddin Umar Minta Umat Islam Jangan Ribut Masalah Perbedaan Awal Puasa
Pemerintah menekankan bahwa keberagaman dalam memulai ibadah puasa merupakan hal lumrah yang sudah sering terjadi di Indonesia
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Februari 2026
Menag Nasaruddin Umar Minta Umat Islam Jangan Ribut Masalah Perbedaan Awal Puasa
Indonesia
PBNU Tetapkan Awal Ramadan Kamis 19 Februari, Sama Seperti Pemerintah
Gus Yahya juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas yang bekerja di berbagai wilayah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Februari 2026
PBNU Tetapkan Awal Ramadan Kamis 19 Februari, Sama Seperti Pemerintah
Bagikan