PBNU Desak Indonesia Ikuti Jejak Australia dan India Batasi Anak Main Medsos

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 07 Februari 2025
 PBNU Desak Indonesia Ikuti Jejak Australia dan India Batasi Anak Main Medsos

Ilustrasi media sosial. (Foto: Unsplash/dole777)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merekomendasikan pemerintah Indonesia mengikuti jejak India dan Australia membuat regulasi pembatasan media sosial (medsos) bagi anak-anak.

"Komisi Qanuniyah memutuskan para pemangku kebijakan wajib membuat regulasi yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak," ujar Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Idris Masudi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (7/2).

Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah juga memutuskan pengawasan anak-anak atas dampak negatif yang ditimbulkan dari medsos menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah dalam suatu masyarakat, maupun orang tua dalam komunitas keluarga.

Baca juga:

Menko Pratikno Cari Inspirasi Belanja Ide Pembatasan Medsos Anak-Anak

"Pemerintah juga harus membuat aturan tegas untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat dari bahaya medsos seperti konten kekerasan, pornografi, dan perundungan di ruang digital," tutur Idris, dikutip Antara.

Tak hanya itu, Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah juga mendorong pemerintah segera membuat aturan pengawasan berbasis sistem/IT untuk menindak Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang melanggar ketentuan pemerintah.

PBNU merekomendasikan hal tersebut menyusul pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang sudah masuk ke istana tentang pembatasan media sosial bagi anak.

Baca juga:

Ikuti Jejak Australia, Kementerian PP-PA Siapkan Aturan Pembatasan Anak Bermain Media Sosial

Komisi Qanuniyah Munas Alim Ulama NU 2025 juga membahas mengenai pengendalian minuman beralkohol dan problematika pencatatan perkawinan. (*)

#Medsos #PBNU #Anak
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Musyawarah Kubro di Lirboyo Didorong Jadi Jalan Islah Pengurus PBNU
Forum tersebut sebagai langkah penting dan patut diapresiasi, terlebih karena menjadi kelanjutan dari rangkaian pertemuan ulama sebelumnya di Ploso dan Tebuireng.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
Musyawarah Kubro di Lirboyo Didorong Jadi Jalan Islah Pengurus PBNU
Indonesia
Gus Yahya Siap Laksanakan Keputusan Musyawarah Kubro demi Islah NU
Membuka diri sepenuhnya untuk proses pemeriksaan dan tabayun (klarifikasi) atas segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Dwi Astarini - Senin, 22 Desember 2025
Gus Yahya Siap Laksanakan Keputusan Musyawarah Kubro demi Islah NU
Indonesia
Gus Yahya Tolak Hasil Rapat Pleno, Ingatkan Tertib Anggaran Dasar
Penegasan tersebut disampaikan Gus Yahya dalam pernyataan sikap resmi PBNU yang ditandatangani langsung olehnya pada 13 Desember 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Gus Yahya Tolak Hasil Rapat Pleno, Ingatkan Tertib Anggaran Dasar
Indonesia
Gus Yahya Tidak Masalah Muktamar NU Mau Digelar Besok, Asal Syarat Terpenuhi
Gus Yahya menegaskan syarat muktamar NU yang sah wajib dihadiri Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 Desember 2025
Gus Yahya Tidak Masalah Muktamar NU Mau Digelar Besok, Asal Syarat Terpenuhi
Indonesia
Konsesi Tambang Picu Perpecahan PBNU, Gus Yahya Rela Kembalikan ke Negara dengan Syarat
KH Said Aqil Siradj sampai meminta agar hak konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah untuk menyelesaikan konflik internal di tubuh PBNU.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
Konsesi Tambang Picu Perpecahan PBNU, Gus Yahya Rela Kembalikan ke Negara dengan Syarat
Indonesia
Pleno Syuriyah Tunjuk Zulfa Mustofa Pj Ketum PBNU, Gus Yahya Bantah Ada Kubu-kubuan
Gus Yahya menekankan PBNU tidak melihat penunjukkan Zulfa Mustofa Pj Ketum sebagai konflik antarkubu.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
Pleno Syuriyah Tunjuk Zulfa Mustofa Pj Ketum PBNU, Gus Yahya Bantah Ada Kubu-kubuan
Indonesia
Rais Aam Tidak Hadir, Rapat Pleno PBNU Kubu Gus Yahya Ditunda
Pertemuan yang sedianya berlangsung sebagai rapat pleno PBNU itu diubah statusnya menjadi Rapat Koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
Rais Aam Tidak Hadir, Rapat Pleno PBNU Kubu Gus Yahya Ditunda
Indonesia
Gelar Pleno PBNU Besok, Gus Yahya Bakal Undang KH Zulfa Mustofa
Gus Yahya menyatakan penunjukan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU tidak sah
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Desember 2025
Gelar Pleno PBNU Besok, Gus Yahya Bakal Undang KH Zulfa Mustofa
Indonesia
Menag Tegaskan Pemerintah tak Campuri Penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU
Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan kehadirannya dalam rapat pleno bukan sebagai pejabat negara, melainkan sebagai Rais Syuriyah NU.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Menag Tegaskan Pemerintah tak Campuri Penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU
Indonesia
PBNU Pastikan Keputusan Pleno Final, Ini Amanat Prof Nuh untuk Pj Ketum Zulfa Mustofa
Prof Mohammad Nuh menegaskan rapat pleno PBNU sah dan final menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
PBNU Pastikan Keputusan Pleno Final, Ini Amanat Prof Nuh untuk Pj Ketum Zulfa Mustofa
Bagikan