PBNU Bakal Terlibat Bikin Desain Sosial IKN Nusantara
NU. (Foto: nu.or.id)
MerahPutih.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berencana ikut serta bersama pemerintah untuk membangun desain sosial di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf memaparkan, adanya IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik melambangkan masa depan yang telah dicetuskan oleh Pemerintah RI.
Baca Juga:
BPN Larang Jual Beli Tanah di IKN Nusantara, Pemkab Takut PAD Seret
PBNU, mengusulkan kepada pemerintah agar tidak hanya berpikir tentang desain atau rancangan fisiknya, tapi juga desain sosial di dalamnya.
"Di sana akan dibangun satu kota yang sama sekali baru. Kita harus berpikir masyarakat semacam apa yang akan dihadirkan di kota baru itu," ucap Gus Yahya, sapaan akrabnya.
Selain itu, IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik masa depan yang NU menginginkan menjadi bagian di dalamnya.
"Karena NU ingin menggapai masa depan dan tidak mau dipenjara oleh masa lalu," katanya.
Gus Yahya menjelaskan salah satu tujuan digelarnya Harlah NU sekaligus pengukuhan pengurus pada 31 Januari 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur, karena saat ini pemerintah telah membuat inisiatif ikonik yang melambangkan arah masa depan dan telah diterima sebagai konsensus politik bahwa akan ada ibu kota negara baru.
Di sisi lain, lanjut ia, pada puncak peringatan Harlah Ke-99 NU, juga dilakukan sejumlah kegiatan, salah satunya kesepakatan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman PBNU dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Pihaknya bersama Kementerian BUMN akan membangun sebanyak 250 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU), serta bersama Kemenkop dan UKM mendidik sekurang-kurangnya 10 ribu wirausaha santri. (*)
Baca Juga:
Puan: IKN Harus Tampil Menawan
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum