PBB Lolos Pemilu, Begini Perubahan Peta Politik di 2019

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 05 Maret 2018
PBB Lolos Pemilu, Begini Perubahan Peta Politik di 2019

Seorang kader Partai Bulan Bintang (PBB) menangis usai sidang ajudikasi antara PBB dengan KPU di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (4/3). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peta politik 2019 diprediksi akan berubah setelah Partai Bulan Bintang (PBB) lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

"Masuknya PBB secara politik bisa membuat perubahan peta politik pada Pilpres 2019," kata pengamat politik dari Universitas Padjajaran Yusa Djuyandi dihubungi dari Jakarta, Senin (5/3), seperti dilansir dari Antara.

Yusa mengatakan PBB tetap mempunyai keinginan agar Yusril bisa maju dalam pencalonan, namun secara hitungan politik sulit bagi Yusril untuk menjadi capres.

Menurutnya, Yusril lebih dimungkinkan menjadi cawapres.

Karena itu, kata dia, proses persaingan menjadi cawapres akan menarik untuk dianalisa.

"Sebelumnya ada Cak Imin yang sudah ingin terlebih dahulu menjadi Cawapres, meski belum mengetahui siapa Capresnya. Lantas jika seandainya Yusril menjadi Cawapres seperti apa daya tawarnya sebab nama dan elektabilitas Yusril juga sudah mulai berkurang," kata Yusa.

Dia mengatakan opsi lain bagi PBB adalah menjadi partai pendukung bagi koalisi yang tercipta nanti. Yang jelas, kata dia, setidaknya ketika PBB berhasil masuk dalam Pemilu suaranya akan sangat diperlukan dan diperhitungkan dalam membangun koalisi di eksekutif.

Terkait lolosnya PBB sebagai peserta Pemilu 2019 atas putusan Bawaslu, Yusa menilai hal ini menandakan bahwa PBB memang dianggap layak untuk bersaing dalam kontestasi politik, karena telah memiliki jaringan yang kuat di daerah.

Namun demikian PBB tetap perlu bekerja keras agar dapat meloloskan kadernya ke parlemen, sebab menurut pandangannya, basis massa Islam akan juga diperebutkan oleh partai Islam lain, seperti PKS, PPP, PAN dan PKB.

"Karena itu seberapa besar suara yang akan diperoleh PBB akan dipengaruhi oleh strategi mereka dalam memperkuat sistem dan komunikasi politik. Mereka harus bisa memperluas segmentasi pemilih dengan program dan kadidat yang dapat diterima masyarakat luas, bukan hanya kelompok Islam tradisional," jelasnya. (*)

#Partai Bulan Bintang #Pemilu 2019 #Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Bagikan