Partai LDP Menangi Pemilu Jepang, Peluang Amandemen UUD Makin Terbuka
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe (tengah), pemimpin Partai Demokratik Liberal, meneriakkan slogan setelah memberikan pidato (ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
MerahPutih.Com - Partai berkuasa di Jepang pimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe diperkirakan memenangkan pemilihan umum yang berlangsung Minggu (22/10) kemarin.
Kemenangan tersebut oleh sejumlah pengamat politik Negeri Sakura itu membuka peluang bagi amandemen undang-undang dasar yang mengedepankan perdamaian.
Koalisi Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Shinzo Abe ditetapkan meraih 311 kursi, mempertahankan dua pertiga "mayoritas super" di majelis rendah 465 anggota itu, kata jajak pendapat, yang ditunjukkan televisi TBS.
Siaran umum NHK sebagaimana dilansir Antara juga menunjukan peluang partai berkuasa LDP mencapai mayoritas dua pertiga, meskipun beberapa siaran lain mengabarkan jumlah kursi kelompok itu sedikit di bawah dua pertiga.
Kemenangan tersebut menimbulkan kemungkinan bahwa Abe, yang mulai menjabat pada Desember 2012, memiliki masa jabatan ketiga dalam tiga tahun sebagai pemimpin LDP pada September tahun depan dan menjadi perdana menteri terlama di Jepang.
Kemenangan LDP juga berarti bahwa strategi pertumbuhan "Abenomics", yang berpusat pada kebijakan moneter hiper-mudah, kemungkinan akan berlanjut. Hasil akhir resmi pemilihan tersebut, yang bertepatan dengan waktu topan mendekat ke Jepang, diperkirakan keluar pada Senin.
Pasal 9 Konstitusi, yang disusun oleh Amerika Serikat, jika diartikan secara harfiah, melarang keberadaan angkatan bersenjata. Namun, pemerintah Jepang menafsirkannya sebagai mengizinkan militer secara eksklusif untuk membela diri.
Pendukung koalisi Abe, menjelaskan kedudukan mendua militer itu, mengatakan bahwa hal tersebut akan mengodifikasikan status quo. Kritikus khawatir hal tersebut akan memperluas kemungkinan peran militer Jepang ke luar negeri.
Shinzo Abe mengatakan bahwa dia tidak akan berpegang pada target yang telah dia luangkan dalam membuat perubahan pada 2020. "Pertama, saya ingin mendiskusikan lebih dalam dan memiliki persetujuan sebanyak mungkin," katanya kepada seorang penyiar televisi. "Kita harus mengutamakan hal itu," tegasnya.
Mitra junior LDP, Komeito, waspada dalam mengubah undang-undang dasar, yang disusun setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Beberapa partai oposisi menyukai perubahan itu, namun tidak menyetujui rinciannya.(*)
Bagikan
Berita Terkait
Belum Sebulan Menjabat, Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu Undur Diri
Macron Tunjuk Sebastien Lecornu sebagai Perdana Menteri Baru Prancis
Setibanya di Jakarta, PM Malaysia Anwar Ibrahim Disambut Jamuan Makan Malam di Kediaman Presiden Prabowo
Skandal Gaya Hidup Mewah Keluarga Guncang Mongolia, PM Oyun-Erdene Lengser
Prabowo Apresiasi Langkah Tegas RI–Thailand untuk Tangani Kasus Perdagangan Orang
Mark Carney Resmi Dilantik sebagai Perdana Menteri Kanada, Gantikan Justin Trudeau
Momen Prabowo Sambut Meriah PM Jepang dengan Pasukan Kehormatan dan 21 Dentuman Meriam
Eks PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana
Jokowi Sambut Baik Minat Sektor Swasta Malaysia Terkait IKN Nusantara
Umumkan Susunan Kabinet, PM Anwar Ibrahim Rangkap Jabatan Jadi Menkeu