Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Partai Demokrat Desak Ketua DPRD Bahas APBD Perubahan untuk Tangani COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 25 Maret 2020
Partai Demokrat Desak Ketua DPRD Bahas APBD Perubahan untuk Tangani COVID-19

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI meminta Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi untuk membahas anggaran mendahului perubahan APBD 2020 guna mendukung penanganan virus corona yang kini terus meningkat.

"Saya usulkan kepada pimpinan DPRD DKI agar segera membahas rencana anggaran mendahului pada perubahan APBD 2020 untuk program penanganan Covid-19 itu," ujar Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso, di Jakarta, Rabu (25/3).

Baca Juga

Pembangunan RS Darurat COVID-19 di Pulau Galang Capai 78 Persen

Menurut dia, pembahasan anggaran mendahului itu penting untuk realokasi anggaran dana yang difokuskan dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19.

Apalagi, sambung dia, sudah ada payung hukum berupa surat edaran Mendagri 440/2436/SJ 17 Mar 2020 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Santoso menilai, anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 188 miliar dari APBD DKI 2020 tidak akan mencukupi untuk penanganan virus mematikan itu di ibu kota. Sehingga, katanya, diperlukan realokasi dana anggaran dari sumber lain yang bukan prioritas, seperti anggaran pembebasan lahan dan anggaran balap mobil Formula E.

"Banyak mata anggaran yang bisa dialihkan, seperti belanja perjalanan dinas dan pertemuan (meeting), pembebasan lahan atau balap Formula E. Anggaran ini bisa digunakan untuk empat rekomendasi tadi," jelasnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Santoso menjelaskan, ada empat rekomendasi Partai Demokrat dalam penggunaan anggaran mendahului itu. Yakni melalui program penyemprotan disinfektan pada setiap kelurahan hingga lingkungan RT/RW dengan memanfaatkan tenaga petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

"Lalu program bantuan sosial baik berupa dana maupun pangan bagi pekerja harian lepas. Juga program bantuan dana tunjangan bagi aparat TNI/Polri yang bertugas berkeliling untuk mengimbau warga agar tidak berkerumun di luar rumah," tururnya.

Terakhir untuk program penguatan terhadap langkah-langkah penanganan virus corona yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.

"Sementara itu dari dana BTT setiap Kelurahan di Jakarta akan didisinfektasi secara gratis, para pekerja harian lepas yang terdampak pun akan memperoleh bantuan dana atau pangan secara langsung," jelasnya.

Tidak kalah penting, kata dia, realokasi anggaran ini BTT bisa memperkuat penanganan virus corona seperti peningkatan kapasitas rumah sakit, ruang isolasi, Alat Pelindung Diri (APD).

"Ini semua akan bisa segera direalisasikan oleh Pemda DKI dengan realokasi anggaran yang (diusulkan) dilakukan Komisi A DPRD DKI," tuturnya.

Baca Juga

Pasien Positif Corona di DIY Bertambah Satu, Pendatang Wajib Isolasi Mandiri

Seperti diketahui, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menyebutkan anggaran BTT dalam APBD DKI telah digunakan untuk penanganan banjir sebesar Rp 5 miliar, anggaran penanganan corona sebesar Rp 130 miliar dan Rp 53 miliar untuk penyemprotan disinfektan kewilayahan.

"Terkait dengan permintaan banyak masyarakat melalui kelurahan-kelurahan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di wilayahnya, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda dan diputuskan bisa dipenuhi support anggaran untuk kegiatan tersebut dengan memanfaatkan BTT," kata Mujiyono saat dikonfirmasi Selasa (24/3). (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
3 Pekerja Proyek PAM Jaya Tewas di Gorong-Gorong TMII, PAM Jaya Minta Moya Bertanggung Jawab
Tiga pekerja proyek PAM Jaya meninggal dunia di saluran gorong-gorong kawasan TMII. PAM Jaya meminta PT Moya Indonesia bertanggung jawab dan melakukan evaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Juli 2026
3 Pekerja Proyek PAM Jaya Tewas di Gorong-Gorong TMII, PAM Jaya Minta Moya Bertanggung Jawab
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Bagikan