Partai Demokrat Desak Ketua DPRD Bahas APBD Perubahan untuk Tangani COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 25 Maret 2020
Partai Demokrat Desak Ketua DPRD Bahas APBD Perubahan untuk Tangani COVID-19

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI meminta Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi untuk membahas anggaran mendahului perubahan APBD 2020 guna mendukung penanganan virus corona yang kini terus meningkat.

"Saya usulkan kepada pimpinan DPRD DKI agar segera membahas rencana anggaran mendahului pada perubahan APBD 2020 untuk program penanganan Covid-19 itu," ujar Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso, di Jakarta, Rabu (25/3).

Baca Juga

Pembangunan RS Darurat COVID-19 di Pulau Galang Capai 78 Persen

Menurut dia, pembahasan anggaran mendahului itu penting untuk realokasi anggaran dana yang difokuskan dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19.

Apalagi, sambung dia, sudah ada payung hukum berupa surat edaran Mendagri 440/2436/SJ 17 Mar 2020 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Santoso menilai, anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 188 miliar dari APBD DKI 2020 tidak akan mencukupi untuk penanganan virus mematikan itu di ibu kota. Sehingga, katanya, diperlukan realokasi dana anggaran dari sumber lain yang bukan prioritas, seperti anggaran pembebasan lahan dan anggaran balap mobil Formula E.

"Banyak mata anggaran yang bisa dialihkan, seperti belanja perjalanan dinas dan pertemuan (meeting), pembebasan lahan atau balap Formula E. Anggaran ini bisa digunakan untuk empat rekomendasi tadi," jelasnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Santoso menjelaskan, ada empat rekomendasi Partai Demokrat dalam penggunaan anggaran mendahului itu. Yakni melalui program penyemprotan disinfektan pada setiap kelurahan hingga lingkungan RT/RW dengan memanfaatkan tenaga petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

"Lalu program bantuan sosial baik berupa dana maupun pangan bagi pekerja harian lepas. Juga program bantuan dana tunjangan bagi aparat TNI/Polri yang bertugas berkeliling untuk mengimbau warga agar tidak berkerumun di luar rumah," tururnya.

Terakhir untuk program penguatan terhadap langkah-langkah penanganan virus corona yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.

"Sementara itu dari dana BTT setiap Kelurahan di Jakarta akan didisinfektasi secara gratis, para pekerja harian lepas yang terdampak pun akan memperoleh bantuan dana atau pangan secara langsung," jelasnya.

Tidak kalah penting, kata dia, realokasi anggaran ini BTT bisa memperkuat penanganan virus corona seperti peningkatan kapasitas rumah sakit, ruang isolasi, Alat Pelindung Diri (APD).

"Ini semua akan bisa segera direalisasikan oleh Pemda DKI dengan realokasi anggaran yang (diusulkan) dilakukan Komisi A DPRD DKI," tuturnya.

Baca Juga

Pasien Positif Corona di DIY Bertambah Satu, Pendatang Wajib Isolasi Mandiri

Seperti diketahui, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menyebutkan anggaran BTT dalam APBD DKI telah digunakan untuk penanganan banjir sebesar Rp 5 miliar, anggaran penanganan corona sebesar Rp 130 miliar dan Rp 53 miliar untuk penyemprotan disinfektan kewilayahan.

"Terkait dengan permintaan banyak masyarakat melalui kelurahan-kelurahan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di wilayahnya, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda dan diputuskan bisa dipenuhi support anggaran untuk kegiatan tersebut dengan memanfaatkan BTT," kata Mujiyono saat dikonfirmasi Selasa (24/3). (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Bagikan