Parpol DKI Telah Usulkan 3 Nama Pj Gubernur, Hanya PDIP yang Sodorkan Heru Budi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 13 September 2024
Parpol DKI Telah Usulkan 3 Nama Pj Gubernur, Hanya PDIP yang Sodorkan Heru Budi

Suasana rapat penetapan dan pengusulan nama kandidat calon Pj Gubernur DKI Jakarta di ruang Serbaguna lantai 3 gedung DPRD DKI. (foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta melanjutkan rapat penetapan dan pengusulan nama kandidat calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta di ruang Serbaguna lantai 3 gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/9).

Untuk diketahui, masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta akan habis pada 17 Oktober 2024.

"Saya minta masing-masing fraksi menyebutkan nama. Setelah itu baru menyerahkan (dokumen lengkap nama yang diusung kepada pimpinan DPRD)," kata Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani saat memimpin rapat.

Baca juga:

DPRD DKI Bahas Nama Pj Gubernur Pengganti Heru Budi

Masing-masing partai politik legislatif Kebon Sirih pun menyodorkan tiga sosok kandidat Pj Gubernur.

Hasilnya, ada tiga nama yang dominan diusulkan yakni Teguh Setyabudi menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri; Tomsi Tohir menjabat Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri; dan Akmal Malik merupakan Pj Gubernur Kalimantan Timur.

Baca juga:

Alasan PDIP DKI Dorong Kembali Heru Budi Jadi Pj Gubernur Jakarta

Menariknya, tiga nama tersebut kompak diusung oleh Koalisi Indonesa Maju (KIM) Plus. Hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang berbeda sendiri.

Sebagai informasi, Heru Budi masih bisa menjabat kembali sebagai Pj. Sebab, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 menyatakan masa jabatan Pj maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang maksimal satu tahun.

Baca juga:

Heru Budi Serahkan ke DPRD Perihal Usulan Nama Calon Pj Gubernur

Adapun perumusan tiga nama ini diambil dari nama paling banyak yang diusulkan oleh partai politik DPRD DKI periode 2024-2029. Setiap fraksi pun diperbolehan mengusulkan maksimal tiga nama.

Berikut usulan nama-nama Pj Gubernur dari setiap partai politik;

1. PKS: Teguh Setyabudi, Rudy Sufahriadi, Akmal Malik

2. PDIP: Heru Budi Hartono, Joko Agus Setyono, Marullah Matali

3. Gerindra: Teguh Setyabudi, Tomsi Tohir, Akmal Malik

4. Golkar: Teguh Setyabudi, Tomsi Tohir, Akmal Malik

5. PKB-PPP: Teguh Setyabudi, Tomsi Tohir, Akmal Malik

6. PAN: Teguh Setyabudi, Tomsi Tohir, Akmal Malik

7. Demokrat-Perindo: Teguh Setyabudi, Tomsi Tohir, Akmal Malik

8. PSI: Tomsi Tohir, Teguh Setyabudi, Akmal Malik

9. NasDem: Joko Agus Setyono, Teguh Setyabudi, Tomsi Tohir.

(Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Heru Budi Hartono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan